Temukan Kami di Sini:

Waduh, Wakil Ketua DPRD Sulsel Tak Pakai Masker di Acara ‘SEMUT INDONESIA’ Gowa

0
Waduh, Wakil Ketua DPRD Sulsel Tak Pakai Masker di Acara 'SEMUT INDONESIA' Gowa
Waduh, Wakil Ketua DPRD Sulsel Tak Pakai Masker di Acara 'SEMUT INDONESIA' Gowa

SUARATURATEA.COM, GOWA – Pelanggar protokol kesehatan di Malino Food City berbuntut panjang, pasalnya, salah satu pejabat disebut hadir saat acara Family Gathering yang diselenggarakan pihak Seniman Musik (SEMUT) Indonesia DPD Kabupaten Gowa.

Pejabat yang hadir dalam acara itu berdasarkan video adalah Darmawangsyah Muin atau DM. DM menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel.

BACA JUGA : Pelanggar Prokes ‘Semut Indonesia’ di Malino Food City Dikenakan Perda Ini

Dalam video yang diterima Suaraturateacom berdurasi 1.36 detik itu, tampak Darmawangsyah Muin disambangi dua orang wanita yang mengenakan kaus bertuliskan “SEMUT INDONESIA DPC MALINO”.

“Sapa dulu dengan wakil (Ketua DPRD), bagaimana kabarnya,” tanya wanita itu kepada Darmawangsyah.

DM yang duduk lalu berdiri dan menimpal pertanyaan kabarnya yang dilontarkan wanita tersebut,”Baik, Alhamdulillah,” balasnya.

BACA JUGA : Rumah Berserakan dan Lima Hanyut, Banjir di Jeneponto Tewaskan Satu Warga

Tak sampai disitu, kesan dan pesan lalu disampaikan Darmawangsyah Muin. Ironisnya, dia dan dua orang lainnya di situ tampak tak mengenakan masker.

Sebelumnya diberitakan, beberapa video yang mempertontonkan kegiatan malam live musik tanpa menerapkan protokol kesehatan (Prokes), viral di media sosial.

Padahal, beberapa wilayah saat ini tengah mengalami angka kenaikan kasus, termasuk Kabupaten Gowa.

BACA JUGA : Polisi ‘Bongkar’ Kronologi Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Siang Ini

Video live musik yang mempertontonkan tanpa penerapan protokol kesehatan itu tersebar luas di jagat media sosial.

Sejauh ini tim Gugus Tugas Kabupaten Gowa, telah memproses dua orang yang bersangkutan, mereka adalah Ketau DPD Semut Gowa, Daeng Tutu dan Pengelola Malino Food City (MFC), Khadir.

Kasus pelanggaran prokes kedua yang bersangkutan itu telah bergulir dan dikenakan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2020 dengan sanksi denda administrasi senilai Rp.200 ribu. (**)

Berkomentar dengan bijak!