Unjuk Rasa, Pembebasan Lahan Taman Ka’bonga, “Telan Anggaran 4 Milyar”

0
Ketua DPRD Jeneponto Muh Kasmin Makkmula saat menemui pengunjuk rasa diruan kerjanya Kamis, 28 Juli 2016

Ical Karsar / Jurnalis

TURATEANEWS.com,JENEPONTO–Puluhan mahasiwa yang mengatasnakan Laskar Indonesia (LI) melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Jeneponto, provinsi Sulawesi selatan Kamis (28/06/2016), mereka melakukan aksi terkait penggunaan anggaran sebesar 4 milyar untuk  pembebasan lahan taman Ka’bonga yang tidak transparan, serta dugaan pengelembungan anggaran rumah sakit umum daerah Lanto daeng Pasewang Jeneponto sebesar 15 milyar.

Unjuk rasa sempat ricuh, karena salah satu anggota dewan menghalang halangi para pengunjuk rasa untuk memamasuki  ruang ketua dewan, sehingga terjadi ketegangan. Namun atas kesigapan petugas kepolisian polres Jeneponto, situasi dapat segera terkendali dan para pengunjuk rasa ini berhasil menemui ketua DPRD Jeneponto diruang kerjanya.

Halim Bahri kordinator aksi menuturkan jika kedatangan mereka ke gedung dewan ini untuk menyampaikan adanya dugaan pengelembungan anggaran rumah sakit lanto daeng pasewang Jeneponto.

“Kami menuntut kinerja dewan Jeneponto, tentang adanya pengelembungan anggaran sebesar 15 milyar untuk anggaran rumah sakit Lanto Daeng Pasewang tahun 2015, begitupun juga pembebasan lahan ka’bonga dengan menggunakan anggaran sebesar 4 milyar yang tidak transparan,” kata Halim

Sementara itu, Ketua DPRD Jeneponto Muh. Kasmin Makkamula saat menemui pengunjuk rasa, berjanji akan memanggil direktur rumah sakit Iswan Sanabi terkait tuntutan mereka.

“Kami akan memanggil direktur rumah sakit, begitupun juga yang terkait dengan pembangunan taman Ka’bonga, kami akan bicarakan dengan unsure muspida, namun kiranya teman teman bersabar dan member kami waktu,”kata ketua DPRD Jeneponto dari Fraksi demokrat tersebut.

Setelah mendengar janji ketua dewan, para pengunjuk rasa langsung membubarkan diri, dan meninggalkan gedung DPRD Jenponto yang terletak dijalan Pahlawan kecamatan Binamu dengan pengawalan pihak kepolisian.

Baca Juga :

Administrasi SKPD Amburadul, Penyerapan APBD di Jeneponto Sangat Rendah

Ratusan Paket Dipaksakan Menjadi Proyek Aspirasi DPRD Jeneponto, Kadistan Tak Mampu Proses

Komisi II DPRD Jeneponto Membantah, RDP Bersama Distan Terkait Proyek Aspirasi

RDP Komisi II dan Distan Berlangsung Tertutup,Terkait proyek Aspirasi

Ratusan Paket Dipaksakan Menjadi Proyek Aspirasi DPRD Jeneponto, Kadistan Tak Mampu Proses

Berkomentar dengan bijak!