Temukan Kami di Sini:

TP4D dan Tipikor Tidak Mengerti Peraturan Jasa Konstruksi Nasional

0
Ilustrasi

Krg Lomba/ Jurnalis 

TURATEANEWS.com JENEPONTO— Eksposes lelang di ULP Jeneponto terkait adanya kecurangan dalam tender pembangunan Pasar Tarowang dengan dimenangkan PT Gunung Raya Bulukumba yang tidak diregistrasi Sertifikasi Badan Usaha (SBU) oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sulsel, berlangsung diruang rapat ULP, Kamis 22 September. 

Namun dalam pertemuan tersebut dihadiri Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, Pembangunan dan Daerah (TP4D) Kejari Jeneponto, dan Tipikor Polres Jeneponto, hanya duduk bengong dalam ruang pertemuan tersebut.

Baca : Bupati Melakukan Pembiaran, Terkait Kecurangan Proses Tender Pasar Tarowang di ULP Jeneponto

Kehadiran TP4D yang diwakili Kasi Intel Kejari Jeneponto Tuwo dan Kasi Datun Kejari Resky dan Tipikor Polres Jeneponto tidak mengerti peraturan jasa Konstruksi nasional. Mereka hanya datang duduk manis sambil mendengarkan keterangan dari pihak ULP. 

Pantauan media di ruangan ULP Jeneponto. Saat  ketua ULP Jeneponto Nasaruddin Alias Nombong dan pokja ULP Pembangunan pasar Tarowang memberikan keterangan eksposes dihadapan TP4D dan Tipikor dan sejumlah pejabat, hanya diam ditempat duduk mereka yang tidak mengerti soal peraturan jasa Konstruksi nasional. 

Baca : Registrasi SBU PT Gunung Raya Bulukumba Hanya Gunakan Keterangan. Gapensi Sulsel : Bukan Dari LPJK

PPK Pembangunan Pasar Tarowang, Hasanuddin Syam mengatakan, dirinya tidak mau mengambil resiko jika persoalan kecurangan dalam lelang proyek pasar tarowang tidak ada gransi dari pihak TP4D. “Saya tidak mau melaksanakan pembangunan Pasar Tarowang, jika tidak ada gransi dari TP4D, karena dalam pembangunan pasar, ada lima perusahaan yang gugur akan mengawalnya,” ujar Hasanuddin Syam. 

Sementara Kasi Datun Kejari Jeneponto Resky dalam tidak memberikan gransi kepada PPK Pasar tarowang. “Saya bukan tidak mau memberikan gransi, tapi  kalau semua sudah dilakukan sesuai presedur, silahkan jalan,” ujar Resky yang ragu memberikan gransi.(**) 

Baca  Juga :

SBU Tidak Diregistrasi, ULP Kembali Bersekongkol Menangkan PT Gunung Raya Bulukumba 

Bermain Curang, Kontraktor Ancam Laporkan ULP Jeneponto ke Kejaksaan 

OJK Panggil Bank-Bank Singapura Terkait Tax Amnesty

AS, Oknum Pegawai Disdukcapil Diduga Pungut Pembayaran Pengurusan E-KTP

Anggaran APBN 2016 Kembali Dipangkas, Senilai Rp 133,8 Triliun

 

Berkomentar dengan bijak!