Tetapkan Salat Idul Fitri di Masjid, Pemkab Jeneponto Larang Ini

0
Tetapkan Salat Idul Fitri di Masjid, Pemkab Jeneponto Larang Ini
Rapat terbatas perluasan Penanganan Covid-19 yang berlangsung di ruang Pola Panrannuangta Kantor Bupati Jeneponto, Senin, 18 Mei 2020

SUARATURATEA.COM, JENEPONTO – Pemerintah Kabupaten Jeneponto menetapkan pelaksanaan salat Idul Fitri 1441 Hijriah dilaksanakan di masjid masing-masing.

Pelaksanaan Idul Fitri 1441 Hijriah ditengah Pandemi Covid-19 itu ditetapkan dalam rapat terbatas perluasan Penanganan Covid-19 yang berlangsung di ruang Pola Panrannuangta Kantor Bupati Jeneponto, Senin, (18/5/2020).

“Ada dua acuan yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Idul Fitri tahun ini, yakni imbaua menteri Agama untuk salat Idul Fitri di rumah masing-masing dan Fatwa MUI

yang menghimbau salat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dengan mengacu pada protap penanganan Covid-19 dan boleh melaksanakan di rumah,” kata Bupati Jeneponto Iksan Iskandar.

Menurutnya sesuai hasil rapat dengan unsur Forkopimda dan Kepala OPD.

Kakan Kemenag dan MUI Jeneponto, pelaksanaan salat Idul Fitri 1441 Hijriah disepakati dilaksnakan di setiap masjid yang ada di Kabupaten Jeneponto.

“Kita imbau kepada masyarakat untuk melaksanakan salat Idul Fitri di 617 masjid yang ada di Jeneponto dengan mengacu pada protap penanganan Covid-19, menjaga jarak dan memakai masker,”jelas Iksan Iskandar.

Dalam rapat tersebut, juga disepakati gelaran takbir keliling dan open house ditiadakan dan pembatasan pada setiap masyarakat dalam kunjungan silaturrahim.

“Pelaksanaan takbir dilaksnakan di masjid masing-masing dan open house Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Pimpinan instansi

ditiadakan serta dalam kebiasaan masyarakat melaksanakan kunjungan silaturahmi (Azziaara) di batasi sesuai protap penanganan Covid-19,” ujar Iksan Iskandar.

Untuk itu Bupati Jeneponto dua periode itu menegaskan kepada Kepala Wilayah Kecamatan

dan Kepala Kelurahan dan Desa untuk mensosialisasikan hasil rapat tersebut.

“Saya instruksikan kepada Camat,Lurah dan Kepala Desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat,” tegas Iksan Iskandar.

Dalam rapat tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penulis : Tahir
edopr    : Reza

Berkomentar dengan bijak!