Terungkap, Skenario Kejari Usut Dugaan Korupsi RSUD Jeneponto

0
Foto RSUD Jeneponto

Ical Karsar/Jurnalis

TURATEANEWS.com,JENEPONTO—Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto akhir-akhir ini menurun.  Beberapa kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum ini terkesan tidak berjalan. Antara lain kasus dugaan korupsi rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang yang merugikan negara hingga mencapai Rp 15,9 milyar.

Bahkan yang terhembus di masyarakat kasus yang akan dimunculkan hanya temuan sebesar 860 juta, “dana Pengadaan makan minum pasien tahun anggaran 2014”. Kejaksaan dinilai ragu mengungkap kasus kerugian negara sebesar 15,9 milyar ini.

Baca  : KPJ Ancam Alihkan Penanganan Korupsi RSUD Jeneponto Ke Kejati Sulselbar

Dalam Kasus ini, pihak kejaksaan telah memeriksa 10 orang pihak RSUD Latopas yang diduga mengetahui aliran dana tersebut, diantaranya direktur RSUD, Dr Iswan Sanabi, bendahara keuangan Kaharuddin, Kasubag Keuangan Kaimuddin, kepala tata usaha Joharsan, kepala seksi perawatan Muh. Yusuf  serta pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) HJ.Syamsiah.

Kepala seksi (Kasi) Intel Tuwo membenarkan telah memeriksa 10 orang saksi terkait dugaan korupsi dana BPJS dan dana biaya operasional RSUD Jeneponto tahun anggaran 2015.

Baca  : Kisruh Dugaan Penyalahgunaan APBD RSUD Jeneponto

“Kesepuluh saksi kami sudah ambil keterangannya, ini terkait dengan laporan dugaan pelanggaran hukum dugaan korupsi dana biaya layanan operasional dan dana BPJS tahun anggaran 2015,”ungkapnya saat ditemui diruang kerjanya 22 Februari lalu.

Sementara itu, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Sarwanto, saat dikonfirmasi Februari lalu juga membenarkan, pihaknya telah memeriksa 10 orang yang diduga mengetahui aliran dana tersebut.  

Baca  : KAP 9 Minta Kejari Serius & terbuka Usut Korupsi RSUD Jeneponto

“Kami telah memeriksa 10 saksi terkait dugaan pelanggaran hukum tahun anggaran 2015, dana layanan operasional rumah sakit serta dana BPJS. Dan akan bertindak secara objektif dan profesional dalam mengungkap dugaan korupsi yg ada di Jeneponto, nanti kita lihat hasil selanjutnya,”kata Sarwanto 22 februari lalu di kantornya

Mantan bendahara RSUD Jeneponto, Syamsil saat dikonformasi dikantornya kemarin Juamt (7/04) mengaku telah diperiksa oleh pihak kejaksaan Jeneponto, dan telah menyampaikan kalau dirinya (Syamsil) telah menyerahkan uang sebesar 860 juta untuk biaya makan minun.

Baca  : Kejari Tingkatkan Kasus Korupsi RSUD Jeneponto, Penyelidikan ke Penyidikan

“Saya sudah serahkan uang sebesar 860 juta dengan tunai kepada mantan direktur rumah sakit (H Saharuddin), dana itu utang tahun 2013, mamun dibayarnya tahun 2014,” kata Syamsil  

Dia juga menuturkan bahwa penyerahan uang sebanyak 860 juta tersebut di buktikan dengan kuitansi penyerahan. Namun.proses pencairan dilakukan oleh bendahara sebelumnya (Kaharuddin) jadi saya tidak tau SPJ-nya karena itu kegiatan tahun 2013. Lanjut Syamsir

Baca  : Penanganan Kasus Korupsi RSUD Jeneponto Makin Tak Jelas “Juntrungnya”

Yang sama. PPTK makan minum RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, H. Saleha mengakui jika dirinya juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kejari Jeneponto beberapa hari lalu.

“Sudah pernah saya dipanggil pihak kejaksaan untuk memberikan keterangan terkait pencairan dana makan minum pasien sebesar 860 juta, dan saya menyampaikan yang sebenarnya jika uang itu tidak pernah saya liat, begitupun juga SPJ-nya (Surat Pertanggung Jawaban) biaya makan minum,”kata H. Suleha kemarin (Jumat, 7/04) di Kantornya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Darmukti mengungkapkan kepada turateanews.com 15 Februari lalu bahwa, kasus pengelolaan belanja, operasional belanja, dana BPJS, Jasa Pelayanan serta Jasa Kesehatan Daerah (JKD). Sampai saat ini kita masih mengumpulkan bahan keterangan, agar kita bisa menyimpulkan sifat melawan hukumnya

“Dua, tiga hari ini, kita ambil sikap dengan pelanggaran hukum tersebut. Dan kita hari ini telah meminta keterangan empat orang dari pihak rumah sakit, dan besok kita jadwalkan 4 orang. Dengan progres ini, mudah mudahan 2 atau 3 hari kita sudah dapat mengambil sikap”pungkasnya

Perlu diketahui bahwa, pelaporan dugaan pelanggaran hukum korupsi anggran RSUD Jeneponto ada dua laporan yang berbeda. Yaitu; laporan pertama yang dilaporkan awal tahun 2016 adalah laporan dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar 15,9 milyar. Sedangkan untuk laporan penyalagunaan dana biaya makan minum, itu dilaporkan pada bulan Juni 2015.

Baca Juga  :

Sudah Periksa 10 Saksi, Kejari Belum Tetapkan Tersangka

Kejari Jeneponto Mulai Intensifkan Penyelidikan Dugaan Korupsi RSUD Jeneponto

Penangan Kasus Korupsi RSUD Jeneponto “Lamban”

Kejari Janji Seret Pelaku Dugaan Korupsi Rumah Sakit Jeneponto

Kepala SMKN 1 Binamu, Diduga Selewengkan Dana BOS  

Berkomentar dengan bijak!