Temukan Kami di Sini:

Terdakwa Gubernur Nonaktif Nurdin Abdullah Didakwa Maksimal 20 Tahun Penjara

0
Terdakwa Gubernur Nonaktif Nurdin Abdullah Didakwa Maksimal 20 Tahun Penjara
Terdakwa Gubernur Nonaktif Nurdin Abdullah Didakwa Maksimal 20 Tahun Penjara

SUARATURATEA.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah (NA) selaku terdakwa penerima suap infrastruktur menjalani sidang perdananya, dengan agenda pembacaan dakwaan.

Sidang berlangsung secara luring terbatas, yang terpusat di Ruang Sidang Utama Prof Harifin A.Tumpa, Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (22/7/2021) pukul 12.00 Wita

Sementara NA hadir secara virtual di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

BACA JUGA: China Dilanda Banjir Parah, Kereta dan Jalanan Digenangi Air, Ribuan Orang Dievakuasi

Sidang dipimpin oleh Hakin Ketua Ibrahim Palino, didampingi dua Hakim Anggota, yaitu M. Yusuf Karim, dan Arif Agus Nindito.

Sementara yang bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yaitu M.asri irwan, Siswhandoni, dan Arif Usman.

NA sendiri didampingi oleh empat Penasehat Hukumnya, yaitu Arman Hanis, Irwan Irawan, Saiful Islam, Ahmad Suyudi, dan Maskum Sastra Negara yang hadir secara langsung di ruang sidang PN Makassar.

BACA JUGA: Terbitkan SE, Bupati Gowa Perpanjang PPKM Mikro, Ini Jadwalnya

Berkas dakwaan NA setebal 25 halaman, dibacakan secara bergantian oleh JPU KPK.

Gubernur Nonaktif Nurdin Abdullah atau NA sendiri diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

BACA JUGA: Kasus Penamparan, Amriana Kembali Diperiksa Polisi Usai Kolaps di SPKT Polres Gowa

Atau kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dengan ancaman hukum minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun, dengan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. (**)

| VIDEO NEWS:

Berkomentar dengan bijak!