Temukan Kami di Sini:

Tempat Ibadah di Makassar Ditutup, Danny; Saya Minta Maaf, Ini Kebijakan Pemerintah Pusat

0
Tempat Ibadah di Makassar Ditutup, Danny; Saya Minta Maaf, Ini Kebijakan Pemerintah Pusat

SUARATURATEA.COM, MAKASSAR – Mohammad Ramdhan Pomanto, atau kerap disapa DP, atau Danny, Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini mengeluarkan kebijakan tentang larang kegiatan peribadatan di tempat-tempat ibadah.

Surat edaran yang dikeluarkan Danny Pomanto atau DP ini menuai kontroversi di mata masyarakat, khususnya di Kota Makassar.

Kata Danny, kebijakan yang diterapkan ini dalam status aturan itu merupakan suatu kebijakan yang diatur oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah pusat.

BACA JUGA : Tak Terima Dihukum, Pemuda Jaket Loreng Tantang TNI, Prajurit: Saya Juga ABRI Nih

“Teman-teman sekalian, sebenaranya Makassar itu tidak masuk dalam daftar empat tingkatan yang ditetapkan PPKM Mikro, apalagi PPKM Mikro Darurat, kan ada empat tingkatan itu, level 1, 2, 3, dan 4. Nah akan tetapi kita kena dalam hukum zona, zona oranye, nah zona oranye inilah yang kita kena dengan aturan ini,” kata Danny.

Dia menjelaskan bahwa, saat ini status Kota Makassar masuk dalam daftar zona oranye. Surat edaran yang dikeluarkan pihaknya juga dikatakan berdasarkan kondisi saat ini yang terjadi di Kota Makassar.

“Nah termasuk dalam zona oranye. Perlu kami jelaskan, di luar dari SK Saya, dan ini adalah peraturan ini (menunjukkan surat edaran) instrtuksi dalam negeri nomor 17 tahun 2021 itu mengatakan bahwa untuk Kabupaten-Kota pada zona oranye, kita kena disini, dan zona merah kegiatan peribadatan di tempat ibadah ditiadakan, untuk sementara waktu. Tidak ada sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman, berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat dan lebih mengoptimalkan beribadah di rumah,” tegas Danny.

BACA JUGA : Tegas! Bupati Gowa Keluarkan Surat Edaran Hari Libur-Cuti bagi ASN

Mantan dosen Arsitektur Universitas Hasanuddin (UNHAS) ini mengaku memohon maaf atas surat edaran yang diterbitkan itu lantaran kebijakan yang dikeluarkan tersebut berasal dari pemerintah pusat.

“Seluruh umat beragama yang saya hormati, sebagai pemerintah daerah yang harus ikut perintah Undang-undang dan peraturan yang berlaku dan instruksi pemerintah pusat. Tentunya saya tidak akan bisa melakukan memodifikasi apapun, akan tetapi perintah daripada ini memberikan saya sebagai ruang, bahwa, jika di wilayah itu, kata wilayah itu bukan lagi kota karena disini dijelaskan bahwa, wilayah itu harus RT, maka izinkan saya kepada seluruh ummat beragama para alim-ulama Cendekiawan dari seluruh agama,” jelas Danny.

Sambung Dany, bahwa dia memohon agar kebijakan ini bisa didengar dan bisa menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 di Kota Makassar.

BACA JUGA : Tak Ingin Seperti Mahasiswa Unhas, Bupati Jeneponto; Universitas yang Mengutus Mahasiswa KKN Harus Ada Hasil Swab

“Saya menyampaikan bahwa saya akan menurunkan detector dalam minggu ini untuk memberikan penilaian terhadap status masing-masing RT, apakah RT itu hijau, kuning, merah, oranye, atau Hitam. Maka kalau dia oranye dan merah apalagi hitam, maka tentunya itu pasti ditutup,” ungkapnya.

“Akan tetapi RT nya itu Kuning dan Hijau insya Allah kami akan buka kembali, jadi mohon kesabarannya, karena ini aturan, saya juga harus menjawab dengan aturan, jadi tidak usah panik, saya sendiri saja tidak senang dengan kondisi seperti ini, saya tidak senang, saya tidak bahagia dengan keputusan ini, tapi harus dilakukan karena ini menjadi aturan dan perintah negara, Sabarki,” sambungnya. (**)

Berkomentar dengan bijak!