Teken Perpres Miras Legal, Iksan Iskandar: Kita Pikirkan Bagaimana Kita Beragama dengan Baik

0
Teken Perpres Miras Legal, Iksan Iskandar: Kita Pikirkan Bagaimana Kita Beragama dengan Baik
Bupati Jeneponto Iksan Iskandar saat memberikan sambutan dalam acara Dzikir dan Tabligh Akbar peringatan Tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah

SUARATURATEA.COM, MAKASSAR – Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, telah ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan akan berlaku 4 Maret 2021.

Dalam salinan Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 itu juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol yang termuat dalam lampiran III Perpres itu.

Menanggapi hal tersebut Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar mengaku hal tersebut kurang cantik.

“Terkait dengan hal itu saya harus berpikir dulu, terkait melegalkan minuman keras l, saya kira itu kurang cantik, tapi kalau Pak Presiden berkomentar dengan hal itu tentunya beliau sudah pikirkan bagaimana kita bernegara dengan baik, terkait dengan Mirasnya tentunya kita pikirkan bagaimana kita beragama dengan baik, dua hal itu yang harus disandingkan,” kata Iksan Iskandar kepada awak media, Senin, 1 Maret 2021.

BACA JUGA : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulsel Digeledah Penyidik KPK

Dikutip dari situs JDHI Sekretariat Kabinet dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dimana terkait minuman keras termuat dalam lampiran III Perpres itu. Bidang usaha soal minuman beralkohol dengan persyaratan tertentu, Bidang usaha, industri minuman keras mengandung alkohol dengan persyaratan.

Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

BACA JUGA : Jokowi Cabut Perpres Soal Investasi Minuman Keras di Empat Wilayah Indonesia

Sedangkan penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Untuk Bidang usaha, industri minuman mengandung alkohol (anggur) Provinsi yang ditetapkan baru empat Provinsi yang diperbolehkan, namun harus memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Pada Pasal 6 ayat (1) Perpres 10/2021, dinyatakan bahwa bidang usaha dengan persyaratan tertentu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal, termasuk Koperasi dan UMKM.

BACA JUGA : Yes! Pemerintah Umumkan Penerimaan CPNS Tahun 2021 Sebanyak 1,3 Juta

Selain produksi minuman keras, pemerintah juga mengizinkan perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol dengan suara jaringan distribusi dan tempat harus disediakan secara khusus.


Penulis : Ibnu Gaffar
Editor : Reza Demil

Berkomentar dengan bijak!