Temukan Kami di Sini:

Tanpa Kartu Vaksin, Warga Jeneponto Tak Bisa Mengurus Administrasi

0
Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar

SUARATURATEA.COM, JENEPONTO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto resmi terapkan aturan persyaratan kartu vaksin bagi warga jika hendak mengurus administrasi di setiap layanan publik

Berdasarkan intruksi Bupati Jeneponto Nomor: 360/603/ IX/ 2021 tentang penerapan sanksi administratif bagi sasaran wajib vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19.

Dalam intruksi itu tertuang pada point ketiga: memberlakukan sanksi adminitratif sebagaimana ketentuan pasal 13A peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 99 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin.

Dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 bagi sasaran wajib vaksin dalam setiap pemberian pelayanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua berupa

b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/ atau

c. Denda.

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar mengungkapkan jika soal aturan kartu vaksin pada setiap pelayanan publik harus diperlihatkan.

” Wajib. Ya bagi yang memenuhi syarat untuk vaksin,” ujarnya. Senin, (4/10/2021) kemarin

Ia mengatakan jika pemberlakuan aturan yang dikeluarkan saat ini masih sekedar intruksi.

” Biasanya perda namun akan ditindak lanjuti oleh perbup. Tapi ini baru intruksi bupati supaya masyarakat jeneponto bisa lebih sehat dengan demikian masyarakat sulsel bangsa indonesia sehat,” jelas Iksan

Lebih jauh, ia menambahkan semua pelayanan kita harus mewajibkan dan memperlihatkan kartu vaksin.

” Tidak ada pelayanan karena masyarakat tidak sadar bahwa tujuan pemerintah untuk menyehatkan bangsa indonesia khususnya warga jeneponto,” sambungnyaBahkan Iksan Iskandar menegaskan jika aturan ini akan diterapkan di semua  instansi Pemkab Jeneponto

” Tidak ada instansi yang melayani karena kita sudah haruskan,” tutupnya. (**)

Berkomentar dengan bijak!