Surat Edaran Bupati Terkait Ketersediaan Dana, Sebagai Bentuk Pelanggaran Perda APBD

0
Ilustrasi APBD

Krg Lomba/ Jurnalis

TURATEA NEWS.com JENEPONTO–Legislator Fraksi PAN di DPRD Jeneponto menyikapi sikap bupati Iksan Iskandar yang telah mengeluarkan surat edaran Bupati bernomor 128/ V/ 2016 tentang pengendalian ketersediaan dana, dalam mengurangi utang Pemkab Jeneponto kepada pihak ketiga, senilai Rp 95 Miliar lebih. 

Perbuatan itu dinilai merupakan pelanggaran peraturan daerah (Perda) APBD tahun anggaran 2016 yang telah disepakati bersama dalam rapat paripurna Maret lalu. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PAN DPRD Jeneponto Hanafi Sewang, saat hubungi, Selasa 30 Agustus.

“Apa yang sudah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD tidak boleh dilanggar, tetapi harus dilaksanakan,” tegas Hanafi Sewang. Tidak perlu lagi Bupati mengeluarkan SK dalam bentuk edaran kepada pimpinan SKPD mengenai permintaan ketersediaan dana sebelum pelaksanaan proyek dilaksanakan.

Karena semua kegiatan yang sifatnya bentuk fisik yang telah masuk dalam APBD dan itu ada anggarannya yang telah disepakati bersama. “Jadi semua bentuk kegiatan harus dilaksanakan, tidak boleh dibatalkan,” ujar mantan Kepala Desa Palajau itu.

Kalau itu tidak dilaksanakan maka sesuatu bentuk pelanggaran yang dilakukan bupati. APBD yang telah ditetapkan pada Maret lalu, sudah juga dieksistensi Gubernur. Sehingga semua program yang ada dalam APBD harus dijalankan, tegasnya.  

Kata dia, bahwa dalam isi surat tersebut, sebelum melakukan pelelangan barang dan jasa maupun pekerjaan pembangunan proyek fisik, SKPD diminta menyampaikan surat yang ditujukan ke DPPKAD tentang ketersediaan dana.

Jika pelaksanaan tender proyek tidak disertai ketersediaan dana pada kas daerah, maka itu menjadi tanggung jawab pengguna anggaran. Semua isi surat adalah pelanggaran perda APBD, katanya.

Adanya surat keputusan bupati yang dinilai melanggar perda APBD. Maka dari itu saya akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD untuk segera memanggil kepala Dinas PPKAD beserta seluruh jajarannya dalam rapat dengar pendapat (RDP). Karena surat edaran bupati itu sudah melanggar ketentuan yang berlaku, ujar Hanafi Sewang.

Dia menambahkan, bila semua kegiatan yang tercantum dalam APBD tahun 2016 tidak dilaksanakan, maka percuma APBD itu dibahas dan ditetapkan secara bersama. “Jika tidak dilaksanakan tahun ini,” ujarnya.   

Menanggapi  hal itu, Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Jeneponto, Sulaeman Natsir mengatakan, adanya surat keputusan (SK)  Bupati terkait ketersediaan dana sebelum melaksanakan kegiatan proyek, tidak bertentangan perda APBD tahun  2016 ini. Karena salah satu tugas Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah merencanakan ketersediaan dana sebelum pelaksanaan kegiatan  yang ada di APBD dilaksanakan.

” Surat Keputusan Bupati tidak bertentangan dengan Perda APBD tahun anggaran 2016. Karena sudah menjadi ranah BUD, bukan lagi ranah DPRD. Intinya biarpun ada dalam APBD kalau tidak ada ketersediaan dana, tetap tidak bisa dijalankan,” ujar Kabid Anggaran Sulaeman Natsir. (***)

Baca Juga :

Wakil Bupati Jeneponto Juara 3 Kejuaraan Tembak di Bone

Membayar Utang, Sejumlah Proyek DAU Batal Dilaksanakan Tahun ini

Dibayar Cicil, Utang Pemkab Jeneponto Tinggal Rp 35 Miliar

Berkomentar dengan bijak!