SBU Tidak Diregistrasi, ULP Kembali Bersekongkol Menangkan PT Gunung Raya Bulukumba

0
suaraturatea
suaraturatea

Lelang Pembangunan Pasar Tarowang

Krg. Lomba/Jurnalis

TURATEANEWS.com,JENEPONTO–Diduga dokumen lelang tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta, Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jeneponto, menetapkan PT Gunung Raya Bulukumba sebagai pemenang lelang, pada pekerjaan konstruksi pembangunan pasar Tarowang.

Sesuai berita acara hasil pelelangan Pokja ULP, proyek pembangunan pasar Tarowang  pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jeneponto, proyek tersebut di danai APBN Tahun 2016 dengan pagu sebesar Rp 5.491.500.000 dan Harga Penawaran Sementara peket (HPS) sebesar Rp. Rp 5.455.680.000

Lelang pekerjaan yang diumumkan terakhir pada 30 Agustus 2016 sampai 5 September 2016 lalu, diikuti oleh 38 perusahaan. Namun hanya enam perusahaan yang memasukkan penawaran yakni, PT Alena Mega Konstruksi senilai Rp 4.602.755.000,  PT Putra Mayapada senilai Rp 4.903.506.000,  PT Cipta Bening Dewata senilai Rp 4.967.495.000,

PT Pratama Godean Jaya senilai Rp 5.065.388.000, PT Citra Putera La Terang senilai Rp 5.176.007.000 dan PT Gunung Raya Bulukumba senilai Rp 5.254.224.000

Namun setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi, 5 perusahan dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan yang dibuat-buat ULP Jeneponto,  Seperti, Metode Pelaksanaan sama persis dengan metode perusahaan lain, Tidak melampirkan surat keterangan domisili, serta gugur Karena Tidak memasukkan Dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SDP, Merubah nilai-nilai Koefisian Analisa Harga pada BOQ.

Kemudian Tidak melampirkan bukti pembayaran BPJS Kesehatan iuran 3 (tiga) bulan terakhir. (SDP BAB V-LDP NO. 10) Tidak Melampirkan Network Planing pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam SDP (BAB IV-LDP. I.4) SIUJK Tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Namun PT Gunung Raya Bulukumba berdasarkan hasil evaluasi tersebut dinyatakan memenuhi semua persyaratam oleh Pokja ULP yang kemudian ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan harga  penawaran terkoreksi sebesar Rp 5.254.224.000.

Ironisnya, dari data dokumen penawaran PT Gunung Raya Bulukumba terindikasi adanya dugaan persekongkolan tingkat tinggi yang dilakukan ULP dan pihak rekanan dengan dimenangkanya perusahaan tersebut yang SBUnya, dimana  Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) sudah tidak berlaku lagi (Tidak Diregistrasi 2016). Kemudian paket pekerjaan sudah melampaui ambang batas yang didapatkan.

Sangat ironis lagi, jika pihak ULP  dalam melakukan Verififikasi factual atau Pembuktian Kualifikasi mengetahui bahwa SBU perusahaan tersebut telah mati,  sebab dalam verifikasi Faktual pihak rekanan pemenang tender harus datang ke kantor ULP dengan membawa dokumen Asli termasuk SBU Perusahaan yang masih berlaku.

Namun disayangkan, lima perusahaan yang sengaja digugurkan ULP tidak dipanggil untuk melakukan kualifikasi. Padahal dalam aturan semua perusahaan yang masuk dalam lima besar penawaran terendah tidak dipanggil untuk pembuktian kualifikasi dokumen, ujar Koordinator Investigasi Aliansi Jurnalis Televisi Jeneponto (AJTJ) Agung M. 

“Pada saat dilakukan verifikasi faktual jika SBU PT Gunung Raya Bulukumba telah mati, seharusnya pada saat itu juga PT tersebut di gugurkan, sehingga asas keadilan terpenuhi bukan seperti yang terjadi pada ULP Jeneponto yang telah berbuat curang, memenangkan perusahaan yang dokumen SBUnya tidak diregistrasi 2016,” ungkap  Tamrin Hamid. 

Seharusnya ULP, jika enam perusahaan tidak memenuhi persyaratan, harusnya digugurkan semuanya dan dilakukan pelelangan ulang, karena perusahaan tersebut tidak  memenuhi persyaratan lelang, kata Agung M

Sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi No 31 tahun 1999 pada pasal 3, kata dia. Disitu sudah dijelaskan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ungkapnya.

Ia menerangkan bahwa SBU PT Gunung Raya Bulukumba dalam proyek pembangunan Pasar Tarowang ini bisa dilihat disitus resmi www.lkjk.net. “Masalah SBU bisa dikonfirmasi ke LPJK Pusat atau ke LPJK Provinsi Sulsel, atau bisa lihat di online,” imbuhnya.

Terkait Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat mengharuskan SBU perusahaan yang berhak mengikuti proses pemilihan pengadaan barang dan jasa di bidang jasa konstruksi harus tercantum dalam database sistem informasi jasa konstruksi lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional (SIKI LPJKN ) dengan alamat www.lpjk.net sesuai dengan surat edaran menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 63/SE/M/2015 tetang keabsahan SBU SKA dan Sertifikat keterampilan (SKTK) yang berlaku dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2016 yang di edarkan kepada Gubernur, walikota dan Bupati di seluruh Indonesia.

“Sebelum kami bicara proses pelelangan  PT Gunung Raya Bulukumba kami sudah tanyakan ke LPJK Pusat, yang dimaksudkan tersebut masuk di LPJK Provinsi, kami meminta agar perusahaan tersebut digugurkan, karena nyata SBUnya tidak berlaku,” ungkap Agung M

Menanggapi pemenang lelang ini, perwakilan dari PT Pratama Godean Jaya yang masuk dalam enam besar atau terdaftar sebagai peserta lelang, Yusman Rabali mengatakan,  permainan ULP terlalu kasar cara bermainnya.

Dia menduga adanya persengkokolan antara Pokja ULP  dengan pihak perusahaan pemenang lelang, untuk itu ia meminta supaya Bupati segera turun untuk memeriksa dan mengganti Pokja yang terindikasi melakukan persengkokolan tersebut. “Masa perusahaan yang SBUnya tidak diregistrasi 2016 dimenangkan oleh ULP,” ujar Yusman.

Sesuai bukti yang mereka miliki, Yusman juga meminta supaya dilakukan tender ulang karena pemenang yaitu PT Gunung Raya Bulukumba dianggap tidak sah. Apabila hal ini tidak digubris Yusman berharap pihak TP4D jangan cuma duduk manis di kantor Kejaksaan tapi harus turun tangan untuk memeriksa Pokja UPL tersebut, “Dalam waktu dekat ini, laporan pengaduan lelang pasar Tarowang ke Kejaksaan setempat,” ujarnya.

Selain itu, salah seorang rekanan yang menjadi peserta lelang pasar Tarowang, Hamkah Sewang mengatakan, proses lelang pasar Tarowang, sudah dicedarai oleh Pokja ULP. Dia memenangkan perusahaan yang bermasalah, sedangkan perusahaan saya digugurkan pada tatanan BPJS tidak melampirkan tiga bulan terakhir ini. Padahal saya sudah mencantumkan pembayaran BPJS  bulan September,  “Ini semua permainan Ketua ULP Nasaruddin alias Nombo. Karena ketua ULP sudah masuk anging membangun komunikasi dengan beberapa perusahaan yang dimenanglkan untuk mencari keuntungan pribadinya,” ujar Hamkah Sewang.  

Sementara, Sekretaris UPL Jeneponto Erwin  mengatakan, saat dikonfirmasi membantah perihal tudingan proses lelang tersebut bermasalah. Kata dia, saya belum melihat SBU PT Gunung Raya Bulukumba, apakah tidak diregistrasi atau sudah,  saya belum mengetahuinnya, karena beberapa  hari terakhir ini, saya tidak masuk di ULP karena sakit.

“Bila pada Rekanan yang merasa tidak puasa dalam penetapan pemenang lelang pasar Tarowang, silahkan melakukan sanggah Hasil Lelang, Nanti ULP yang menjawabnya. Kalau tidak puasa dengan jawaban, barulah pihak rekanan melakukan sanggahan,” ujar Erwin.

Baca Juga :

Majelis Hakim Emosi, Menuding Saksi Kerjakan Proyek Abal-Abal

Bidang Aset Jeneponto Membohongi BPK, Terkait Pembelian Lahan Tanah

Kejati Sulsel Periksa Bupati Jeneponto “Dana Aspirasi Jilid II”

Berkomentar dengan bijak!