Temukan Kami di Sini:

Respons Istana Geram Soal TNI AU yang Injak Kepala di Papua

0
KSP memastikan bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan yang dikenakan oknum TNI AU injak kepala warga.
Tangkapan layar video viral oknum TNI AU

SUARATURATEA.COM, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengecam insiden oknum TNI AU injak kepala warga di Kota Merauke, Papua.

Dilansir dari detik.com, KSP meminta seluruh aparat penegak hukum mengedepankan sikap humanis dalam menjalankan tugasnya.

“Atas terjadinya peristiwa tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan penyesalan mendalam dan mengecam tindak kekerasan tersebut. KSP menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut sangat eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).

BACA JUGA: Berang, Ini Alasan Tiga Kepala OPD Diusir Bupati Jeneponto Saat Rapat

Meski begitu, Moeldoko tetap mengajak masyarakat untuk mengawasi dan mempercayakan insiden ini pada proses hukum yang sedang berjalan. KSP memastikan bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan yang dikenakan oknum TNI AU injak kepala warga.

“KSP mengapresiasi dan sangat menghargai respon cepat Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AU dengan menahan pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. KSP mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mendukung dan mempercayakan proses penegakan hukum serta mengawasi proses tersebut. KSP akan memastikan bahwa pelaku diproses secara hukum yang transparan dan akuntabel, serta memastikan korban mendapat perlindungan serta pemulihan,” jelasnya.

Lebih jauh, Moeldoko menekankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa aparat penegak hukum harus mengedepankan sikap humanis dalam bekerja. Dia meminta aparat hukum memiliki perspektif HAM.

BACA JUGA: Miris, Curhat Nakes Jeneponto; Garda Terdepan, Insentif Terbelakang, Kami Elus Dada Saja

“Sesuai arahan Bapak Presiden, KSP berharap agar semua lapisan masyarakat, terlebih aparat penegak hukum memiliki perspektif HAM, menekankan pendekatan humanis dan dialogis, utamanya terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi tang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan,” kata dia.

“KSP mengajak semua pihak untuk berupaya memastikan agar kejadian tersebut tidak berulang, baik di Papua maupun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Moeldoko. (*)

| VIDEO NEWS:

Berkomentar dengan bijak!