Registrasi SBU PT Gunung Raya Bulukumba Hanya Gunakan Keterangan. Gapensi Sulsel : Bukan Dari LPJK

0
Ilustrasi

 Krg Lomba/Jurnalis

TURATEANEWS.com,JENEPONTO–Polemik proses tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jeneponto yang menetapkan PT Gunung Raya Bulukumba sebagai pemenang lelang, pada pekerjaan konstruksi pembangunan pasar Tarowang, seakan tidak ada habisnya. 

Paket yang selama ini menjadi sorotan tajam dari sejumlah kalangan disebabkan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang berlaku selama tiga tahun dimiliki PT Gunung Raya Bulukumba, tidak registrasi di tahun 2016 oleh LPJK Sulsel, Sehingga SBU yang dimiliki perusahaan tersebut, dianggap illegal.  

Anehnya, ULP Jeneponto yang sudah mengetahui SBU tidak diregistrasi justru sebaliknya membela Perusahaan tersebut, dengan berdalih. Memperlihatkan surat keterangan bahwa SBU dalam tahap pengurusan registrasi yang dikeluarkan Asosiasi Gepensi Sulsel yang ditanda tangani oleh Zulkarnai Arief. Selain itu, dalam surat keterangan yang dikeluarkan Gapensi  Sulsel, tidak ada nomor registrasi SBU PT Gunung Raya Bulukumba   

Baca : SBU Tidak Diregistrasi, ULP Kembali Bersekongkol Menangkan PT Gunung Raya Bulukumba 

Namun bukan surat keterangan registrasi yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sulsel, yang seharusnya ditanda tangani oleh ketua LPJK Sulsel, H Ashari Sip. Msi. Hal itu terungkap, saat dilakukan pertemuan antara pihak ULP, PPTK, TP4D, Inspektorat, Disperindagtamben selaku pemilik barang pasar Tarowang, dan para wartawan di ruang pertemuan ULP, Kamis 22 September.  

Ketua ULP Jeneponto Nasaruddin alias Nombo dalam memenangkan PT Gunung Raya Bulukumba yang SBU tidak dilakukan registrasi hanya mengacu pada surat edara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat nomor : 63 /SE/M/ 2015 tentang Keabsahaan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK) yang berlaku dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Tahun anggaran 2016 yang ditanda tangani  M Basuki Hadimuljono selaku menteri tertanggal 02 September 2015 lalu.  

Baca : Bermain Curang, Kontraktor Ancam Laporkan ULP Jeneponto ke Kejaksaan 

Kata dia, dalam surat edaran Menteri, pada alinea E berbunyi, Semua SBU, SKA, SKTK yang telah tercantum dalam database  sistem Infomasi Jasa Konstruksi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (SIKI LPJKN) dengan alamat www.lpjk net berhak mengikuti proses pemilihan pengadaan barang dan jasa dibidang jasa konstruksi. 

“Biar tidak dilakukan registrasi SBU 2016, kalau nama perusahaan sudah tercantum dalam database sudah bisa ikut lelang proyek, yang mengacu pada surat edaran Menteri PU dan Perumahaan Rakyat,” kata Nasaruddin alias Nombong. Akibatnya dengan acuan surat edaran Menteri tersebut, Pokja ULP Jeneponto pembangunan pasar Tarowang memenangkan perusahaan tersebut.  

Namun hanya berdasarkan surat edaran menteri dan surat keterangan dari Gapensi Sulsel terkait SBU tidak diregistrasi 2016, pihak PPK Pembangunan Pasar Tarowang, H Hasanuddin Syam mengatakan, ULP Jeneponto sudah salah melangkah dalam memenangkan PT Gunung Raya Bulukumba, karena ULP hanya berdasarkan surat edaran menteri PU Nomor 63 /SE/M/ 2015 tentang Keabsahaan Sertifikat Badan Usaha (SBU). 

Baca : Sejumlah Proyek APBN Terancam Dihentikan, Terkait Pemangkasan Anggaran Tahap Dua  

ULP tidak mengacu pada peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi nasional (Perlem) No 10 tahun 2013 tentang registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang terdapat pada Pasal 26 menyatakan, SBU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, wajib melakukan registrasi ulang tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana

tanggal yang tertera pada halaman depan SBU. Kemudian  Registrasi-ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencetak QR-code pada halaman belakang SBU.  

“ULP sudah melakukan kesalahan prosedur dalam penetapan Pemenang, karena Perusahaan yang dimenangkan dalam pembangunan pasar Tarowang, tidak sesuai aturan, karena SBU PT Gunung Raya Bulukumba tidak dilakukan registrasi ulang,” ujar H Hasanuddin Syam.  

Lain halnya TP4D Jeneponto, yang datang dalam pertemuan tersebut dihadiri Kasi Intel Kejari Jeneponto Tuwo dan Kasi Datun Kejari Jeneponto Jaksa Resky hanya datang duduk bengong tidak mengetahui proses persyaratan tender dan aturan lain mengenai lelang proyek di ULP. Hal sama juga dilakukan Personil Tipikor Polres Jeneponto datang cuma duduk manis tidak tahu masalah soal tender proyek.  Keduanya hanya mengikuti pernyataan ULP tidak memberikan solusi terkait proses tender yang penuh dengan kecurangan dalam  menangkan PT Gunung Raya Bulukumba selaku pemenang Pasar Tarowang.  

Baca Juga :

OJK Panggil Bank-Bank Singapura Terkait Tax Amnesty

AS, Oknum Pegawai Disdukcapil Diduga Pungut Pembayaran Pengurusan E-KTP

Anggaran APBN 2016 Kembali Dipangkas, Senilai Rp 133,8 Triliun

Berkomentar dengan bijak!