Ratusan Paket Dipaksakan Menjadi Proyek Aspirasi DPRD Jeneponto, Kadistan Tak Mampu Proses

0
Kepala Dinas Pertanian Jeneponto, Rachmansyah Guntur

Krg Lomba / Jurnalis

TURATEANEWS.com,JENEPONTO—Kasus dugaan Korupsi proyek aspirasi DPRD Jeneponto, tahun 2012  yang sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi Sulsel, bakal terulang tahun ini. Pasalnya, 835 paket proyek yang berada di sembilan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Jeneponto, menjadi proyek aspirasi DPRD setempat.

Kesembilan SKPD terkait diantaranya terdapat di BPBD 46 paket, senilai Rp 2.752 miliar, DKP 55 paket, senilai Rp 26.128 miliar, Dinkes 93 paket, senilai 32,614 miliar, DPU 88 paket, senilai Rp 9.513 miliar,  Disdikpora 34 paket, senilai Rp 9.933 miliar, Distan 323 paket, senilai Rp 22.202 miliar, KLH 35 paket, senilai 1.596 miliar, RSUD 59 paket, senilai  15.458 miliar, dan Sekretariat DPRD 102 paket, senilai Rp 5.484 miliar.

Ratusan paket proyek, baik yang ditenderkan, penunjukan langsung dan pemilihan langsung di sembilan SKPD bersangkutan sudah menjadi jatah atau titipan proyek aspirasi 40  anggota legislatif saat ini. Proyek titipan anggota Dewan itu diduga tidak berdasarkan kebutuhan, prioritas anggaran atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016.

Koordinator Lembaga Pemerhati Masyarakat Turatea (LPMT) Jeneponto Muh Tamara mengatakan, proyek aspirasi Dewan ini merata di seluruh SKPD Pemkab Jeneponto. Dia mencontohkan, proyek di Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya dan Dinas Pertanian, semua proyek tersebut telah dikuasai legislator.

Tahun ini nilai proyek aspirasi DPRD Jeneponto sangat bombastik, senilai 125.685 miliar.  Anggaran tersebut tersebar di sembilan instansi pemerintah, dengan menggunakan dua sumber anggaran, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016.

Nilai proyek titipan itu bahkan melampaui proyek yang direncanakan berdasarkan RKPD 2016. Dan ini terjadi merata di SKPD lain, entah titipan Komisi, I,II III atau IV dan lainnya. Hitungan kami proyek titipan di tiap SKPD persentasenya mencapai 70 persen lebih, ujar Muh Tamara saat menghubungi media Online Turatea News.com.

“Pembagian proyek aspirasi DPRD sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Proyek yang telah diklaim DPRD sebagai aspirasi mereka dinilai menyalahi mekanisme karena tidak sesuai RKPD 2016,” ujar Tamara.

Tamara mendesak agar SKPD berani mengumumkan secara terbuka rencana proyek 2016 berikut alokasi anggaran. Selain bentuk keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, juga sekaligus untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan proyek tersebut. “Mestinya seluruh kegiatan berbasis RKPD. Tidak tiba-tiba ada proyek seperti ini,” katanya.

LPMT mendesak SKPD  mengkaji ulang pelaksanaan proyek aspirasi DPRD yang diklaimnya sebagai jatah mereka. Menurut Muh Tamara, tidak ada kewajiban proyek aspirasi Dewan harus dilaksanakan. Sebab, konsekuensi terkait pelaksanaan proyek akan ditanggung SKPD selaku pengguna anggaran, bukan anggota Dewan. “Harus ada evaluasi agar tidak berpotensi menimbulkan persoalan hukum,” ucapnya.

Adanya proyek aspirasi tidak lagi berjalan mekanisme yang ada sesuai keppres. Karena proyek aspirasi sudah menjadi titipan bagi kalangan anggota dewan di SKPD. Sehingga pekerjaan mereka asal-asalan yang penting jadi dan bisa mencairkan dananya 100 persen, ujarnya.

Kalau pekerjaan asal-asalan untuk mengejar pencairan dana 100 persen. Siapa yang mau mengawasinya. Oknum anggota dewan sendiri menjadi pemain, ujarnya. Mana mungkin bisa diawasinya.

Menurut Muh Tamara, terungkapnya keterlibatan oknum anggota DPRD ikut bermain bahkan mendominasi proyek yang ada di SKPD,  ketika para rekanan mendaftar untuk ikut tender paket proyek atau mendaftar PL. Tetapi pihak SKPD dan panitia menyampaikan bahwa paket proyek tersebut sudah menjadi titipan milik para anggota legislatif.

“Oknum anggota dewan mengerjakan proyak aspirasi dengan cara meminjam perusahan rekanan lain, untuk mengelabui sorotan publik. Seakan-akan bukan dia kerjakan, tetapi secara logika oknum anggota dewan yang kerjakan,” katanya.

Ditegaskannya, perilaku para anggota DPRD Jeneponto sangat jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susduk dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Para wakil rakyat Jeneponto telah melanggar sumpah dan janjinya, dan mereka ini telah melakukan KKN. Seharusnya tugas dan DPRD melakukan pengawasan, budgeting, legislasi, bukan malah ikut memanfaatkan APBD untuk kepentingan pribadi,” kata Tamara. Mereka ini, kata Tamara telah melampau batas kewenangan.

Kepala Dinas Pertanian Jeneponto, Rachmansyah Guntur mengeluhkan, dari 323 paket proyek yang berada di kantornya, telah diambil anggota DPRD sebagai jatah aspirasinya. Anggota DPRD telah mengklaimnya dengan memberikan daftar nama paket dan lokasinya kepada kami, ujar dia. “Justru itu, saya tidak mau memproses pelaksanaan proyek di Distan, kalau legislator yang mau mengatur kami,” ujar Rachmansyah Guntur.

 Dia ungkapkan, ada sejumlah anggota DPRD yang berada di Komisi I, II, III dan IV yang mengatur kami, sebagai proyek aspirasi mereka. Harusnya Anggota DPRD, tidak boleh mengatur kami dengan mengklaimnya sebagai proyek mereka. “Anggota DPRD menyampaikan aspirasi, tetapi anggota DPRD tidak boleh mengklaimnya sebagai proyek mereka,” ujarnya. Kata dia, dirinya sudah konsultasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi terkait proyek aspirasi tahun ini. Proyek tersebut akan kita jalankan sesuai aturan yang berlaku, saya takut bersentuhan dengan hukum, ujarnya.

Baca Juga  :

Empat Kasus Dugaan Korupsi Jeneponto, Polisi Segera Tetapkan Tersangka

BPKP Temukan 26 Proyek DAK Dugaan Korupsi di DKP Jeneponto

Tahanan Korupsi Proyek Aspirasi Bebas Berkeliaran di Jeneponto

Empat Calon Tersangka Lain, Bakal Mengikuti Jejak Mappatunru di Lapas Makassar

Berkomentar dengan bijak!