Temukan Kami di Sini:

Praktik Pungli di Pusaran BKPSDM Jeneponto Bergulir, Apa Pendapat DPRD?

0
Ketua Komisi I DPRD Jeneponto, Ikram Iskandar

SUARATURATEA.COM, JENEPONTO – Dugaan isu praktek pungutan liar (pungli) di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan masih diperbincangkan.

Pasalnya, isu praktek dugaan pungli tersebut kini sudah memasuki tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Jeneponto.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I, Islam Iskandar mengatakan, saat ini sudah memanggil pihak BKPSDM dan Inspektorat dan menggelar rapat RDP, untuk sementara pihak Inspektorat yang bekerja dulu.

BACA JUGA: Ada Penyempitan Usai Jembatan Manjangloe Dibangun, Apa Kata Asdin Beta?
BACA JUGA: Biddokkes Polda Sulsel Bakal Bongkar Makam Kakak Bocah Korban Pesugihan di Gowa
“Nanti setelah hasilnya ada baru kita RDP kan kembali. RDP awal langsung di RDP-kan setelah adanya pemberitaan di media soal kasus dugaan pungli di BKPSDM,” terangnya. Selasa (14/9/2021).

Dia menuturkan, jika hasil dari RDP ini langsung diserahkan kembali ke lembaga pemeriksa, dalam hal ini Inspektorat.

“Dari hasil RDP beberapa hari yang lalu, kita sodorkan pihak Inspektorat guna melakukan pemeriksaan sebaik mungkin, setelah itu kita laksanakan kembali RDP,” ungkapnya.

Bahkan kata dia, yang melakukan dugaan praktek pungli ini dilakukan oleh orang luar.

“Menurut BKPSDM itu oknum, bukan pegawai dan orang diluar artinya pihak BPSDM mengaku jika yang melakukan praktek dugaan pungli bukan orang atau Pegawai dari BKPSDM,” ucapnya.

BACA JUGA: Hore! Honorer Vaksinator Dapat 750 Ribu Perbulan, 2 Miliar Siap Dihambur Pemda Jeneponto
BACA JUGA: Iksan Iskandar; Seluruh ASN Harus Taat Bayar Pajak Randis yang Dikuasai

Informasi yang dihimpun dari BKPSDM Jeneponto, praktek dugaan pungli itu diketahui berasal dari pihak luar.

“Pihak BKPSDM mengetahui jika ada informasi bahwa ada oknum luar yang bermain makanya pelayanan administrasi dihentikan kembali,” terangnya.

Selain itu, Islam Iskandar melanjutkan, bahwa ada salah seorang pegawai di BKPSDM mengaku jika praktek dugaan pungli tersebut memang dari pihak luar yang meminta.

VIDEO:

“Dari informasi, ada 1 orang di BKPSDM yang mengatakan bahwa kejadian ini biasanya terjadi karena  pegawainya yang minta tolong masuk bukan dari pegawai BKPSDM  yang bilang harus bayar begini,” tandasnya.

Meski begitu, dia menegaskan, jika memang betul praktek dugaan pungli terbukti, maka besar kemungkinan pihak Pemda Jeneponto akan memberikan sanksi tegas.

“Mungkin ada sanksi dari bupati karena kita kan cuman musyawarahkan disini bersama Inspektorat. Paling kita rekomendasikan jika memang terbukti ada,” tegasnya.

Tak ingin disoroti terus lantaran adanya informasi tersebut, olehnya itu pihak BKPSDM pun ingin membuat terobosan yang bebas dari pungli.

“Jadi BKPSDM ingin mengusulkan  inovasi secara online kedepan guna memudahkan pengurusan kenaikan pangkat dan administrasi lainnya,” tandasnya. (*)

Berkomentar dengan bijak!