PNS Resah, Gaji 13 Terancam Dipangkas, Ini Alasannya

0

Krg. Lomba / Jurnalis

TURATEANEWS.com,JENEPONTO–Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemkab Jeneponto, resah adanya  isu penundaahan pembayaran hak gaji ke 13 PNS yang akan dibayarkan pemerintah daerah setempat, hari ini, Jumat 15 Juli.

Isu penundaan gaji ke 13 yang dilakukan pemkab Jeneponto, terkait adanya surat edaran Peraturan Bupati (Perbup) bernomor 800/335/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2016, tentang Pembayaran gaji ketiga belas bagi pegawai negeri sipil.

Dalam edaran perbup itu terdapat dua poin yang merasahkan PNS lingkup Pemkab Jeneponto. Yakni poin kedua berbunyi. Diminta kepada pimpinan SKPD/ Unit  kerja agar sebelum membayarkan gaji ketiga belas terlebih dahulu menginventaris daftar kehadiran (Absensi) PNS lingkunganya masing-masing.

Baca : Administrasi SKPD Amburadul, Penyerapan APBD di Jeneponto Sangat Rendah

Kemudian dalam poin ketiga, berbunyi. Bahwa apabila ditemukan adanya PNS yang tingkat rekapitulasi kehadiran kurang 50 persen selama tiga bulan terakhir, maka pembayaran gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah membuat pernyataan secara tertulis dihadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Jeneponto.

Adanya isu tersebut, membuat PNS di Jeneponto semakin resah. Pasalnya, pembayaran hak gaji ketiga belas diduga akan dipotong Pemkab Jeneponto. Dari hasil pemotongan gaji ke tiga belas PNS itu, diduga akan dibayarkan utang pemkab Jeneponto ke pihak ketiga dalam hal ini rekanan. Jumlah utang Pemkab Jeneponto ke Pihak ketiga, sebesar Rp 98 Miliar lebih.

surat edaran Peraturan Bupati (Perbup) bernomor 800/335/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2016, tentang Pembayaran gaji ketiga belas bagi pegawai negeri sipil.

Sementara itu, salah seorang PNS di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jeneponto yang minta dirahasiakan namanya mengatakan, Bila hak saya, gaji ketiga belas di potong maka dia orang pertama terdepan melakukan aksi demo.

Baca : Komisi II DPRD Jeneponto Membantah, RDP Bersama Distan Terkait Proyek Aspirasi

Kata dia, dugaan pemotongan gaji ketiga belas bukan urusan PNS. Karena bukan PNS yang berutang ke pihak ketiga. Melainkan Pemkab melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,  yang berutang ke Pihak Ketiga (Rekanan red). ” Bukan PNS yang berutang ke rekanan. Tapi Pemkab Jeneponto berutang,” ujar sumber yang rahasiakan namanya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Jeneponto, Muhammad Sarif mengatakan, pembayaran hak gaji ketiga belas PNS di daerah ini, tidak boleh ada pemotongan satu rupiah pun. Surat edaran  itu, kata dia, bukan pemotongan gaji ke13. Melainkan untuk diberikan kepada PNS yang malas masuk kantor.  PNS yang malas masuk kantor kurang 50 persen ketingkat hadiran ditunda pembayaran gaji ketiga belasnya.

“Bisa dibayarkan gaji ketiga belas PNS malas, setelah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya,” ujar Muhammad Sarif saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya. Surat edaran itu, bukan untuk PNS rajin, tapi surat edaran itu untuk PNS yang malas kita berikan, katanya.

Jika ada pemotongan hak gaji ketiga belas PNS dilingkup Pemkab Jeneponto, silahkan PNS yangn dipotong atau dirugikan melaporkan kepada saya (Sekda red), kata Krg Patta yang akrab dipanggilnya. “Bendahara gaji tidak boleh melakukan pemotongan gaji ketiga belas PNS, karena itu hak PNS,” tegasnya.   

Baca Juga :

RDP Komisi II dan Distan Berlangsung Tertutup,Terkait proyek Aspirasi

Ratusan Paket Dipaksakan Menjadi Proyek Aspirasi DPRD Jeneponto, Kadistan Tak Mampu Proses

Empat Kasus Dugaan Korupsi Jeneponto, Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Berkomentar dengan bijak!