Penahanan Kepsek SMKN 1 Jeneponto Ditangguhkan, LBH Makassar Angkat Bicara

0
Penahanan Kepsek SMKN 1 Jeneponto Ditangguhkan, LBH Makassar Angkat Bicara
Sekolah SMK Negeri 1 Jeneponto

SUARATURATEA.COM, JENEPONTO – Beredar kabar bahwa kepala sekolah (Kepsek) SMKN di Jeneponto diduga melakukan tindakan asusila terhadap siswinya ditangguhkan masa penahanannya.

Hal itu mencuat ke publik dan menjadi perbincangan di mata masyarakat.

Terkait hal itu, LBH Makasar angkat bicara dan kecewa terhadap kebijakan penyidik dan keamanan Polres Jeneponto yang diberlakukan oleh Kepsek SMKN 1 ini.

Dalam surat tertulisnya, LBH Makasar menyatakan bahwa LBH Menyikapi penangguhan penahanan tersangka kekerasan seksual kepala sekolah SMKN di Jeneponto berinisial KR kepada siswinya pada 29 Maret 2021.

“LBH Makasar menyatakan keberatan atas penangguhan penahanan tersangka oleh penyidik Polres Jeneponto,” ujar Kepala Divisi Perempuan, Anak dan Disinilah LBH Kota Makasar, Rezki Pratiwi, Senin (26/4/2021) dalam suratnya.

Lanjutnya, perkara tersebut telah masuk dalam tahap penyidikan dimana terlapor tertanggal 7 April 2021 telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan pemberatan pidana.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 dan 2 UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atau undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pada 8 April 2021, tersangka menjalani penahanan rumah tahanan Mapolres Jeneponto.

Namun, Polres Jeneponto selaku penyidik sejak 13 April menangguhkan penahanan tersangka berdasarkan informasi yang disampaikan pihak LBH.

“Penangguhan oleh penyidik dinilai tidak pantas, tidak beralasan hukum serta telah mencerai keadilan korban dengan beberapa alasan,” ungkap dia dalam rilisnya.

Berdasar 31 KUHP penyidik dapat memberikan penangguhan berdasarkan kewenangan diskresi sebagaimana juga diatur dalam UU no 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI.

Namun kewenangan penyidik dalam mengambil tindakan harus melakukan penilaian atas tujuan penangguhan;

-Menciptakan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

-Tujuan tindakan yang diambil memang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dengan pertimbangan yang objektif, tidak boleh mempunyai motif pribadi katena rasa simpati dan empati.

-Harus mempertimbangkan kemanfaatan dan keseimbangan kepentingan.

“Kami menilai tindakan penangguhan penahanan yang dilakukan penyidik tidak beralasan hukum,” sebut Rezky Pratiwi.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan tersangka merupakan tindak pidana dengan pemberatan.

Dimana selain mencederai rasa keadilan korban, juga merupakan kasus yang menjadi perhatian publik yang dapat memicu kekerasan dan kemarahan publik terutama keluarga korban.

Pasca penangguhan penahanan menurut informasi, tersangka beraktivitas seperti biasa termasuk mendatangi kantornya atau tempat kejadian perkara sehingga terdapat potensi yang besar pelaku mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti.

“Penangguhan tersebut sangat bertentangan dengan komitmen kepolisian RI yang saat ini menjadi isu perlindungan perempuan dan anak sebagai perhatian dan prioritas dalam upaya reformasi Polri.

Berdasar penangguhan tersebut LBH Makasar menyatakan.

LBH Makasar mendesak penyidik Polres Jeneponto untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Meminta pihak penyidik bersikap objektif dan profesional dalam menangani perkara serta mempertimbangkan dampak dari penangguhan penahanan tersebut terhadap korban.

Berkomentar dengan bijak!