[OPINI] UU Cilaka Menuai Kontroversi, Jadi Solusi?

0

JENEPONTO – Beberapa hari ini sejak Senin, 5 Oktober 2020, masyarakat Indonesia geger dengan hasil sidang paripurna yang di dalamnya terdapat pengesahan RUU Ciptakerja yang baru. Bagaimana tidak, dalam komponen-komponen UU tersebut mengundang prokontra bagi masyrakat indonesia.

Menyebabkan Rakyat Indonesia terpaksa terjun langsung ke lapangan untuk menolak omnibus law RUU Ciptakerja yang baru. Dengan aksi mahasiswa yang menuntut penolakan UU Ciptakerja kejadian yang tak diinginkan terjadi, beberapa mahasiswa yang terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena bentrok dengan pihak kepolisian dan begitupun dengan sebaliknya.

Kemudian, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan terganggunya masyarakat umum dengan penolakan RUU Ciptakerja karena masyarakat yang turun ke jalan. Mirisnya pihak pemerintah seakan bisu dan tuli menyaksikan ini semua.

Pengesahan RUU Ciptakerja ini tidak biasa, pasalnya pengesahan ini dilakukan pada saat semua orang sedang terlelap atau tidur. Pengesahan UU Ciptakerja ini pula dipercepat dengan pemajuan jadwal sidang sekaligus mempercepat masa reses. Padahal pembahasan omnibus law RUU Ciptakerja kurang tepat karena negara saat ini sedang berada di tengah pandemi.

“Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tak dapat mencegah disahkannya UU ini. Selain bukan anggota Baleg, saya termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal sidang paripurna kemarin, sekaligus mempercepat masa reses. Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf,” kata Fadli Zon dalam keterangannya.

UU Ciptakerja yang baru ini besar kemungkinan akan mengakibatkan dampak buruk bagi demokrasi karena omnibus law ini adalah pertama kali yang akan membuat parlemen tak berdaya. Dalam hal ini, Presiden Jokowi perlu mendengarkan suara rakyat, penolakan UU Ciptakerja dari berbagai daerah khususnya para Kepala Daerah yang berhadapan langsung dengan kelompok rakyat yang menolak RUU Ciptakerja karena merugikan masyarakat. Dan meneruskan aspirasi warganya bukankah kedudukan daerah pun sangat penting dalam Undan -Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD- NRI) Tahun 1945, sekalipun negara ini adalah negara kesatuan.

“Saya mengapresiasi para kepala daerah yang sudah bersuara dan menyalurkan aspirasi rakyat yang dipimpinnya. Para kepala daerah yang telah menemui para demonstran dan menyerapkan aspirasi mereka merupakan contoh pemimpin yang baik. Bukan pemimpin yang justru ‘meninggalkan’ rakyatnya yang ingin menyalurkan aspirasi,” ujar Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW). Sabtu (10/10/2020) kemarin.

Penolakan para kepala daerah dari berbagai daerah dan latar belakang politik beberapa diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, dan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Belum termasuk Bupati dan Wali Kota yang menyalurkan aspirasi yang sama.
Terbukti penolakan RUU Ciptakerja dari berbagai kalangan bukan hanya fraksi di DPR RI saja. Dan apa yang telah disuarakan adalah murni suara rakyat.

“Ini saatnya Presiden Jokowi menunjukkan kepemimpinannya dengan mengakomodasi kepentingan rakyat dan daerah, serta jaminan keberlangsungan sistem otonomi daerah yang sudah disepakati bersama sejak reformasi,” lanjut HNW.

Namun, Presiden Jokowi tanpa pertimbangan dengan seksama dan mendengar aspirasi dari daerah, bukannya mengambil sikap agar kegaduhan penolakan RUU Ciptakerja segara berakhir. Justru Presiden Jokowi memerintahkan agar seluruh Gubernur segera mendukung UU Ciptakerja yang baru.

Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengusulkan kepada masyarakat umum penolakan omnibus law RUU Ciptakerja bisa dijalankan secara konstitusional. Hal itu dikatakan dalam kongres pers virtualnya.

“Ketidakpuasan atas UU Ciptakerja bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi,Menyalurkannya dengan proses pembuatan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi,” tuturnya. Kamis, (8/10/2020) lalu.

Bahkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun mendukung uji materi atau judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Puang Maharani juga sepakat dan mengizinkan penolakan ini jika di bawah ke jalur hukum.

“Nahdlatul Ulama mempersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (9/10).

Hukum memang adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah saat ini karena mengingat pandemi covid-19 belum selesai. Namun, tidak ada jaminan dengan pengajuan uji materi ataupun judicial review akan menyelesaikan masalah masyarakat yang ada.

Bahkan besar kemungkinan akan menambah konflik dari berbagai pihak daerah. Jalan satu-satunya adalah pembatalan sahnya RUU Ciptakerja tersebut. Karena UU ini jelas merugian masyarakat miskin dan hanya akan menguntungkan kapitalis.

Beberapa pasal yang memang sudah jelas akan merugikan masyarakat seperti pasal pendidikan yang tercantum dalam UU Ciptakerja yang terdapat dalam pasal 26 poin K yang di dalamnya entitas pendidikan adalah sebagai sebuah kegiatan usaha. Atau pada pasal 65 yang menjelaskan pelaksaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana yang dimaksud dalam UU Ciptakerja ini.

Adapun, jika dianalisis lebih dalam pasal tersebut mengubah lembaga pendidikan sama halnya dengan perusahaan. Seolah lembaga pendidikan adalah sebagai salahsatu entitas keuntungan dan sebagai bahan perjual belian (komersil). Padalah sektor pendidikan tidak dapat dikelolah dengan dalil kemorsial murni.
Bukan hanya itu, pengubahan sistem kontrak kerja pun berdampak sangat buruk terhadap masyarakat, terutama para pekerja dan buruh.

Dalam UU Ciptakerja tersebut terdapat pengurangan bagian hak-hak pekerja.
Seperti uang penghargaan, uang pesangon dan uang pengganti. Dengan RUU Ciptakerja ini, satu-satunya yang akan di untungkan berkali-kali lipat hanya investor dan jelas akan sangat merugikan para pekerja dan buruh. Dengan pengubahan UU Ciptakerja jelas sudah terbayang para penguasa akan semakin meningkat dan masyarakat kecil akan semakin kecil. Jadi dapat dipahami jelas aspirasi dan penolakan RUU Ciptakerja ini perlu diperhatikan dengan tegas.

Batalnya RUU Ciptakerja pun bukan jaminan akan menjadi tidak terciptanya UU baru yang sama karena jika sistem demokrasi masih tetap digunakan maka akan terus lahir peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber konflik di tengah-tengah masyarakat. Yang perlu di lakukan adalah menolak dan membubarkan demokrasi dan mengubahnya dengan sistem kekhalifahan yang menerapkan sistem syariah secara kaffah.

Di samping itu, jika aturan yang ada adalah aturan yang dibuat oleh manusia tidak akan pernah ada jeda menjadi perseteruan diantara Masyarakat dalam Negara Ini. Namun, jika aturan yang diterapkan dalam Negara ini adalah aturan dari Allah swt sang maha khaliq tidak akan ada ciptaan aturan di atasnya karena yang menetapkan aturan pencipta aturan itu sendiri. Sebagaimana dalam Firman Allah swt:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Mahamelihat.” (QS an-Nisa [4]: 58).

Setiap negara akan selalu mengharapkan pemimpin yang ideal. Khalifah yang menjadi idaman setiap negara adalah yang mampu berbuat adil dan amanah. Mampu menyeimbangi seluruh rakyatnya dalam kesejahteraan dunia maupun akhirat. Dan satu-satunya yang mampu dijadikan solusi adalah mengubah peradaban dengan sistem islam secara kaffah.

Oleh: Lisdawati Rahmat

Berkomentar dengan bijak!