Temukan Kami di Sini:

Membayar Utang, Sejumlah Proyek DAU Batal Dilaksanakan Tahun ini

0
RAMPUNG : Proyek IPAL Dinas Kesehatan Jeneponto Dikerjakan Tahun Lalu, Telah Dinikmati pasien di Puskesmas

Krg Lomba/ Jurnalis

Akibat Tidak Adanya Ketersediaan Dana 

TURATEA NEWS.com JENEPONTO–Sejumlah proyek fisik dan pengadaan barang  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Jeneponto, yang bersumber dari Alokasi Dana Umum (DAU) dianggarkan melalui APBD 2016 batal dilaksanakan tahun ini. Kecuali Proyek bersumber dari Alokasi Dana Khusus (DAK).
 
Penyebabnya karena pemerintah belum mampu melunasi secara keseluruhan utangnya kepada pihak ketiga tersisa, Rp 35 Miliar dari total utang berkelanjutan yang mencapai Rp 95 miliar lebih, ujar Kabid Anggaran DPPKAD Jeneponto Sulaeman Natsir. 

Menurutnya, pengurangan utang daerah itu dituangkan dalam surat edaran bupati bernomor 128/DPPKAD/ V/ 2016 tentang pengendalian utang daerah kepada pihak ketiga.
Kata dia, surat edaran tersebut berbunyi, dalam rangka pengendalian utang keuangan daerah, perlu melakukan langkah-langkah efesiensi dalam pelaksanaan kegaiatan pekerjaan proyek yang berada di SKPD.

Seperti, kata dia, setiap melakukan pelelangan barang dan jasa maupun pekerjaan pembangunan fisik terlebih dahulu menyampaikan surat yang ditujukan ke DPPKAD tentang ketersediaan dana. “Surat permintaan ketersediaan dana paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek dilaksanakan,” kata Sulaeman Natsir.

Hanya saja, kata dia, pelaksanaan proyek yang tidak disertai ketersediaan dana,  maka itu menjadi tanggungjawab pengguna anggaran, dalam hal ini pimpinan SKPD bersangkutan, kata Sulaeman Natsir. “Baik penyelesaian kegiatan maupun penyelesaiaan pembayaran dana proyek,” ujarnya.

Kalau memang ketersediaan dana proyek tidak ada di kasda. “Mau tidak mau pekerjaan proyek tidak bisa dilaksanakan, karena tidak ada dana,” ujar Sulaeman Natsir. Untuk mengantisipasi adanya utang baru ditahun ini. Supaya di akhir tahun ini, tidak ada lagi utang Pemkab kepada pihak ketiga. Selain itu juga untuk mengurangi beban APBD tahun mendatang, ujar Sulaeman Natsir.  

Dengan keterbatasan dana yang ada, lanjut Sulaeman Natsir bisa jadi sejumlah proyek yang  bersumber dari DAU masuk dalam APBD, terancam batal dilaksanakan. Karena jangan sampai proyek sudah ditenderkan dan dikerjakan, Namun ketersediaan dana tidak ada, tegasnya.

Artinya, kata dia, kalau pun proyek dilaksanakan, tetapi tidak pernah menyampaikan ketersediaan dana kepada kami. Maka itu menjadi tanggungjawab pimpinan SKPD bersangkutan. Diharapkan semua SKPD untuk mengerjakan kegiatannya yang lebih prioritas, agar tidak ada lagi utang baru tahun ini.

Terancam batalnya sejumlah proyek dilaksanakan tahun ini, akibat tidak adanya ketersediaan dana pada Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Jeneponto, menjadi penghambat kegiatan yang berada din SKPD.

Kasubag Program Dinas Kesehatan Jeneponto Kamaluddin mengatakan, bila tidak ada ketersediaan dana untuk kegiatan Dinas Kesehatan pada akhir Agustus ini,atau September nanti maka pihaknya akan membatalkan sejumlah proyek yang terdapat di Dinkes. 

“Kalau ketersediaan dana sampai september tidak ada, maka sejumlah kegiatan proyek di Dinkes tidak akan saya laksanakan. Saya takut melaksanakan kegiatan proyek kalau ketersediaan dana baru ada pada Oktober. Karena sudah sangat terlambat bila kegiatan kita laksanakan pada Bulan Oktober,” ujar Kamaluddin

Padahal, kalau dipikir di Dinkes banyak sekali proyek fisik yang mau dikerjakan, seperti pekerjaan Sarana Air Bersih, Pembangunan Puskesmas, dan Pembangunan pustu dan sejumlah kegiatan lainnya. Namun kalau itu menjadi keputusan bupati dalam mengurangi utang daerah, tentu mau tidak mau harus kita jalankan, ujar Kamaluddin Kamal (***)

Baca Juga :

Dibayar Cicil, Utang Pemkab Jeneponto Tinggal Rp 35 Miliar

Legislatif Harus Paham LHP BPK, Pembayaran Utang Lahan Harus Diselesaikan

Bidang Aset Jeneponto Membohongi BPK, Terkait Pembelian Lahan Tanah

Berkomentar dengan bijak!