Mappatunru : Ini Lebih Hemat Karena Cukup Dua Puluh Juta Rupiah Untuk Satu Kendaraan

0
Ketua Fraksi PKB, Andi Mappatunru

Kr. Tawang/Jurnalis

TURATEANEWS.COM,JENEPONTO--Bahwa hasil evaluasi anggaran tim pemerintah provinsi Sulawesi selatan (Sulsel), merekomendasikan agar poin pengadaan 43 motor trail tersebut dikeluarkan dari APBD karena tidak ada dalam RKPD.

Ketua fraksi Partai Gerindra, Andi Baso Sugiarto mengatakan, menolak pengadaan 43 motor dinas trail DPRD Jeneponto.

“Kami selaku anggota banggar juga meminta agar pengadaan tersebut dikeluarkan alias dicoret, kata  Andi Baso Sugiarto di DPRD Jeneponto.

Dari 20 anggota banggar DPRD jeneponto, ada lima anggota yang menolak pengadaan tersebut. Masing masing, Andi Baso Sugiarto, Kamaruddin Siama, Ikram Iskandar, Hanafi Sewang Dan Ali Sadikin.

Baca : Setelah Berpolemik, Fraksi Demokrat Menolak Pengadaan Trail

Pengadaan motor trail, Lanjut Andi Baso Sugiarto, kami tolak karena masih banyak program kegiatan lain harus diselesaikan. Seperti pembangunan infrastruktur yang harus dipercepat untuk pertumbuhan ekonomi, dan  masih banyak lagi pembenahan yang harus lebih diprioritaskan daripada motor trail tersebut. Kata Andi Baso Sugiarto, Ketua Fraksi Gerindra.

Lain halnya ketua fraksi PKB, Andi Mappatunru yang  tetap ngotot untuk mengadakan 43 unit motor trail DPRD.

“Kita tetap usulkan 43 motor dinas trail, mengingat beberapa anggota belum memiliki kendaran dinas yang diberikan kepada negara,”kata Mappatunru

Sedangkan yang mendapatkan mobil dinas saat ini lajut Mappatunru, cuma ketua fraksi, ketua komisi dan  ketua alat kelengkapan dewan lainnya. dimana keadilannya, tuturnya.

Baca : Lima Fraksi Tolak Pengadaan Trail DPRD Jeneponto

Dia juga menjelaskan bahwa, biaya pengadaan kendaraan dinas itu lebih efesien dibandingkan biaya transportasi anggota DPRD yang saat ini menikmatii fasilitas negara.

“Ini lebih hemat karena cukup dua puluh juta rupiah untuk satun kendaraan, ketimbang uang transport yang sekitar tujuh juta rupiah setiap bulannya,” kata mappatunru.

Akibat belum adanya kepastian penyelesaian RKPD Pemkab Jeneponto sampai saat ini. karena adanya tarik ulur kepentingan soal pengadaan motor trail dprd, sejumlah program pembangunan daerah tidak bisa berjalan sesuai rencana.

Disebabkan tim anggaran pemerintah provinsi sulsel mengembalikan APBD Jeneponto ke pemerintah daerah untuk dievaluasi pada tingkat banggar DPRD. Karena adanya puluhan kegiatan siluman yang diselundupkan kedalam APBD tanpa melalui proses pembahasan antara DPRD dan eksekutif.

Baca Juga  :

Karlos : Ancam PAW, Bila Legislator PAN Jeneponto Mengendarai Trail

Wou, Legislator Terima Imbalan Motor Trail

Pada Akhirnya, APBD Jeneponto 2016 Ditetapkan, Defisit Rp 29.58 Miliar 

Berkomentar dengan bijak!