Legislatif Harus Paham LHP BPK, Pembayaran Utang Lahan Harus Diselesaikan

0
FOTO LEPAS : Kapolres Jeneponto AKBP Joko Sumarno Ngopi Bareng Wartawan di Warkop Dottoro, Bontosunggu

Krg Lomba/ Jurnalis
Terkait Pembelian Tanah Pemkab Jeneponto 

TURATEANEWS.com JENEPONTO—Kalangan legislatif dinilai sangat keliru menyoroti Pembelian lahan tanah pembangunan Sport Center dan Perumahan PNS di jalan Lingkar, yang tidak terdapat dalam APBD Pokok 2015 lalu dan masuk dalam daftar utang untuk dibayarkan tahun 2016 ini.

Bahwa legislatif tidak mengerti terkait pembebasan lahan tanah yang sudah dilakukan Pemkab Jeneponto, kata Kabid Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jeneponto Musakkir Yusuf saat ditemui ruang kerjanya, Senin 29 Agustus.

Kalangan DPRD sangat keliru mengartikan utang Pemkab Jeneponto. DPRD mengartikan Utang yang masuk dalam kewajiban pemkab harus memiliki nilai kontrak. Justru inilah yang perlu kita luruskan, katanya.

“Pembeliaan lahan untuk pembangunan Sport Center dan Perumahan PNS tidak ada kontrak, karena ini bukan proyek fisik. Tetapi ini adalah pembelian lahan yang telah ada transaksi bersama pemkab dan pemilik lahan,” ujar Musakkir.

Jika DPRD tetap bertahan, kata Musakkir, menolak pembayaran lahan dimasukkan dalam daftar utang, maka bukan kami yang melanggar, tetapi DPRD yang melanggar aturan. Karena pembayaran lahan sudah  masuk dalam temuan LHP BPK, untuk dibayarkan tahun 2016 ini, ujar  Musakkir Yusuf. 

“Justru DPRD Harus paham temuan LHP BPK itu. Kalau BPK menyarangkan untuk dibayarkan, Legislatif harus sepakat  menyetujui pembayaran lahan, bukannya mengeluarkan dari daftar utang,” ujarnya.
 
Berdasarkan berita acara penyerahan barangnya, pemilik lahan sudah menyerahkan pelepasan haknya kepada Pemkab Jeneponto. Walaupun pembayarannya baru sebagian kita bayarkan. Tetap akan kita lunasi pembayarannya, karena sudah masuk dalam daftar Utang, kata Musakkir Yusuf.

“Tetap menjadi utang Pemkab, karena LHP BPK menyarangkan Pemkab Jeneponto harus membayarkan utang pembelian lahan, sebesar Rp 17 miliar lebih,” ujar Musakkir Yusuf.
Tim Verifikasi memasukkan kembali pembayaran Utang pembelian lahan tanah, berdasarkan hasil temuan LHP BPK. Mana mungkin kita tidak membayarkan karena ini sudah masuk temuan. (***)

Baca Juga :

Bidang Aset Jeneponto Membohongi BPK, Terkait Pembelian Lahan Tanah

Kasus Penembakan di Café Reski, Ini Kata Kapolres

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here