Temukan Kami di Sini:

KPU Usulkan Dana Pilkada Jeneponto, 27 Miliar

0
Ilustrasi Dana Pilkada

Krg. Lomba/Jurnalis

TURATEANEWS.com,JENEPONTO— Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto, masih ada 24 bulan, atau dua tahun lagi. Berbagai persiapan mulai dibenahi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto. Termasuk anggaran Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tahun 2018 mendatang.

Kini KPU Jeneponto telah menetapkan rencana anggaran Pilbup dan Pilwabup tahun 2018 dalam rapat pleno, beberapa waktu lalu. Besarnya rencana kebutuhan yang ditetapkan adalah, sebesar Rp 27.122 miliar lebih terbagai dalam dua tahap penganggaran. Anggaran tahun  2017, sebesar Rp 7.325 miliar lebih dan anggaran 2018 , sebesar Rp 19.797 miliar  lebih.

Dianggarkannya biaya pemilihan di dua tahun anggaran itu mengingat tahapan Pilbup-pilwabup Jeneponto akan melewati dua tahun anggaran.  Dana tersebut untuk biaya tahapan Pilkada yang dimulai Agustus 2017 dan pelaksanaan Pilkada Juni 2018.

Anggaran yang ditetapkan ini bersifat usulan dan akan dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebelum diserahkan ke DPRD Jeneponto, untuk ditetapkan di APBD 2017 mendatang.

KPU telah menghitung besaran biaya kebutuhan untuk penyelenggaraan pemilukada, dana tersebut akan dipergunakan untuk kelancaran kegiatan menjelang pemilihan hingga saat pemilihan bupati dan wakil bupati, kata komisioner KPU Jeneponto, Bidang Divisi Perencanaan dan Data, Syamsul Kamal.

“Anggaran sebesar Rp 27.122 miliar lebih itu untuk dimasukkan dalam APBD 2017 dan APBD 2018 mendatang,” ujar Syamsul Kamal. Usulan anggaran sudah kami masukkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) setempat, kata mantan Sekretaris KPUJeneponto itu.

Dia menjelaskan, persiapan dalam menghadapi pemilihan bupati dan wakil Bupati, sejumlah tahapan mulai dilaksanakan pada Agustus 2017 mendatang. Sehingga sebelum memasukki tahapan kami mulai membutuhkan anggaran pemilukada Jeneponto.

 “Anggaran yang diusulkan untuk membiayai sejumlah item tahapan. Mulai dari honorarium penyelenggaran mulai dari tingkat PPK,PPS,KPPS dan PPDP. Serta kebutuhan logistik dan alat peraga kampanye di seluruh wilayah di Jeneponto, sehingga pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati dapat berjalan sesuai dengan rencana,” ujarnya.

Baca Juga :

Panwas Takalar Beri Warning “Tidak Gunakan Fasilitas Negara” Pilkada

Ketua DPRD : Tak Ada Kata Mundur “Pilkada 2018”

Menuju Pilkada Jeneponto 2018, Gerindra Ajak Hanura Berkoalisi

Berkomentar dengan bijak!