Korupsi Uang Rp25 Miliar, Pejabat Bank Sulselbar Cabang Bulukumba Jadi Tersangka

0
Korupsi Uang Rp25 Miliar, Pejabat Bank Sulselbar Cabang Bulukumba Jadi Tersangka
Korupsi Uang Rp25 Miliar, Pejabat Bank Sulselbar Cabang Bulukumba Jadi Tersangka

SUARATURATEA.COM, MAKASSAR – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan telah menetapkan Account Officer (AO) Bank Sulselbar Cabang Utama Bulukumba, IRR sebagai tersangka.

IRR adalah AO Bank Sulselbar ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sulsel berdasarkan nomor – 32/P.4.5/Fd.1/04/2021 Tanggal 08 April 2021.

Plt Asintel Kejati Sulsel, Gatot Iriyanto mengatakan, penetapan tersangka ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian unag (TPPU).

BACA JUGA : Korupsi KUM dan KUL Bank Sulselbar Bulukumba Rp25 Miliar, Kejati Sulsel Naikkan Status Penyidikan

“Terkait Pemberian Kredit Usaha Mandiri (KUM) dan Kredit Usaha Lainnya (KUL) secara fiktif oleh Bank SulSelBar Cabang Utama Bulukumba dari Tahun 2016 s/d 2021,” kata Iriyanto dalam keterangan tertulisnya diterima media. Kamis (8/4/2021).

Kata dia, penetapan tersangka terhadap IRR dilakukan setelah dilakukan proses penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan dokumen-dokumen yang terkait dengan dugaan peristiwa pidana serta pemeriksaan IRR selaku saksi.

“IRR selaku Account Officer (AO) pada Bank SulSelBar Cabang Utama Bulukumba dari Tahun 2016 s/d 2021 diduga melakukan pemalsuan 106 dokumen pengajuan Kredit Usaha Mandiri (KUM) dan Kredit Usaha Lainnya (KUL),” tambahnya.

BACA JUGA : Miris, Prostitusi Online Libatkan Bocah Kelas 5 SD

Selain itu, IRR juga melakukan pemrosesan pemberian kredit dengan nilai kredit keseluruhan sebesar Rp.25.000.000.000,- dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri.

“Akibat perbuatan tersangka tersebut, Negara mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)” jelas Iriyanto.

Dengan tindak pidana korupsi ini, IRR telah melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang (TPPU).

Berkomentar dengan bijak!