Komisi II DPRD Jeneponto Membantah, RDP Bersama Distan Terkait Proyek Aspirasi

0
Anggota Komisi II DPRD Jeneponto Andi Baso Sugiarto saat diwawancara awak media di Kantor DPRD Jeneponto, Kamis (14/07/2016)

Krg. Lomba/Jurnalis

TURATEANEWS.com,JENEPONTO–Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II  DPRD Jeneponto dan Dinas Pertanian setempat, terkait titipan proyek aspirasi legislatif yang berlangsung secara tertutup di lantai II gedung DPRD Jeneponto, Kamis 14 Juli, mendapat bantahan dari kalangan anggota komisi II DPRD setempat.

“Tidak benar kami membahas proyek aspirasi yang dititip di dinas pertanian dan sejumlah SKPD, sehingga kami di komisi  II memanggil pihak Distan untuk dilakukan RDP,”   bantah anggota komisi II DPRD Jeneponto, Andi Baso Sugiarto usai melakukan RDP bersama Distan. Dalam RDP yang kami bahas itu soal penyerapan anggaran yang masih sangat rendah, ujarnya.

Menurutnya, adanya pemberitaan di media online ini, luar biasa pemberitaannya, namun tidak sesuai data yang terjadi. Aspirasi masyarakat yang kita masukkan katanya tidak masuk di prioritas anggaran atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016, itu tidak benar, kata legislator dari fraksi Gerindra itu.

Baca : RDP Komisi II dan Distan Berlangsung Tertutup,Terkait proyek Aspirasi

Mana mungkin kami memasukkan usulan aspirasi masyarakat tanpa melalui hasil musrenbang kebawa, ujar Andi Baso Sugiarto. “Yang kita usulkan sudah melalui proses hasil Musrenbang mulai tingkat desa sampai Kabupaten, untuk dimasukkan dalam RKPD. Usulan yang dilakukan anggota DPRD berdasarkan RKPD,” ujar mantan Kepala Desa Bontorappo itu.

Soal  aspirasi DPRD kami  tidak  pernah menitip atau meminta jatah ke SKPD. Tapi kita mengusulkan aspirasi masyarakat. Soal siapa yang  mau kerjakan tergantung pihak SKPD bersangkutan siapa yang mau dia berikan kepada rekanan. “Kami cuma sekedar mengusulkan saja, soal siapa yang mau kerjakan bukan urusan kami.  Karena kami di DPRD mempunyai  tiga fungsi melakukan pengawasan, budgeting, dan legislasi,” ungkap Andi Baso Sugiarto.

Hanya saja, kata dia, jika ada anggota Dewan yang datang ke SKPD atau melalui utusan orang tertentu meminta proyek, itu adalah Oknum anggota DPRD. Silahkan pihak SKPD mencatat nama oknum anggota DPRD yang meminta jatah proyek aspirasi dan memberikan kepada kami, untuk kita umumkan ke publik melalui media, tegas Andi Baso Sugiarto.

Baca : Ratusan Paket Dipaksakan Menjadi Proyek Aspirasi DPRD Jeneponto, Kadistan Tak Mampu Proses

Lebih lanjut dia, kadang juga sebaliknya SKPD suka mencatut nama Anggota DPRD, bila ada rekanan mencari proyek untuk dikerjakannya. Dari tahun ke tahun kami sudah sampaikan kepada SKPD jangan suka menjual nama DPRD terkait kegiatan proyek yang berada di instansi terkait, tegas Andi Baso Sugiarto.

“Kadang SKPD mengatakan proyek sudah habis diambil anggota dewan. Padahal kami tidak pernah meminta atau menitip proyek, karena kami hanya menjalankan tiga fungsi tugas DPRD, Pengawasan, Budgeting dan Legislasi,” beber Andi Baso Sugiarto.

Baca Juga :

Empat Kasus Dugaan Korupsi Jeneponto, Polisi Segera Tetapkan Tersangka

BPKP Temukan 26 Proyek DAK Dugaan Korupsi di DKP Jeneponto

Tahanan Korupsi Proyek Aspirasi Bebas Berkeliaran di Jeneponto

Berkomentar dengan bijak!