Kisruh Dugaan Penyalahgunaan APBD RSUD Jeneponto

0

Bagian Satu

Tim Investigasi/Jurnalis

TURATEANEWS.com,JENEPONTO—Kini Kejaksaan Negeri Jeneponto (Kejari) terus berupaya mengungkapan dugaan pelanggaran hukum dirumah sakit umum daerah (RSUD) Jeneponto yang diduga merugikan negara sebesar 15,9 milyar. Selasa (8/03).

 

Kemarin, Senin (7/03), puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam KAP-9 melakukan aksi didepan kantor Kejari Jeneponton, kedatangan mereka untuk memberi motivasi kepada Kejari Jeneponto agar berani mengungkap korupsi di RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto. Baca : KAP 9 Minta Kejari Serius & terbuka Usut Korupsi RSUD Jeneponto

 

Dari rilis yang diterima turateanew.com, selain klaim utang tahun anggaran 2015 RSUD Lanto dg Pasewang juga telah mengklaim dan mencairkan BPJS dari BPJS Bulukumba. Dengan total pencairan sebesar  Rp 13.939.771.950. Dimana pembagian atas dana tersebut terdiri dari 48% untuk dana upah jasa dan 52% untuk sarana prasarana yang didalamnya terdapat untuk pengadaan obat generik, alat pakai habis dan alat tulis kantor.

 

Untuk pengadaan obat generik juga ditemukan pada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta JAMKESDA sehingga pengadaan obat tersebut harus ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diketahui oleh PPTK, Bendahara barang yang mencatat sebagai barang persediaan serta gudang obat (apotik) sebagai stok obat.

 

Dalam pencairan klaim BPJS Pending (yang belum terbayarkan/tertunda ) antara bulan Februari-September 2015 sebesar  Rp. 746.443.900 dan Untuk bulan  Oktober 2015 sebesar Rp.132.923.000  telah dicairkan pada bulan Desember 2015 namun hingga saat ini dana tersebut belum dibagikan kepada yang berhak sehingga apabila dana tersebut telah dipertanggungjawabkan maka pertanggungjawaban atas dana tersebut terindikasi fiktif.

 

Dalam Kasus ini, pihak kejaksaan telah memeriksa 10 orang pihak RSUD Latopas yang diduga mengetahui aliran dana tersebut, diantaranya direktur RSUD, Dr Iswan Sanabi, bendahara keuangan Kaharuddin, Kasubag Keuangan Kalamuddin, kepala tata usaha Joharsan, kepala seksi perawatan Muh. Yusuf  serta pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) HJ.Syamsiah.

 

Hal ini dibenarkan oleh Kasi Datun yang juga ketua Tim Puldata dan Baket kejaksaan Negeri Jeneponto, Surwanto saat ditemui diruang Kasi Intel kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto beberapa hari lalu.

 

“Dalam kasus ini, pihaknya telah melimpahkan dari penyelidikan (Puldata red) ke proses tingkat pidana khusus (Pidsus) untuk kasus RSUD Latopas yang diduga merugikan negara Rp,15.9 Miliar,”ungkap Surwanto

 

Untuk kasus ini lanjutnya, (RSUD Latopas) sudah melalui tahap dilidik  dan masuk tahap penyelidikan di Pidsus, pasalnya sudah ada 10 orang yang diperiksa status pengambilan keterangan.”pungkas Surwanto.

 

Berita Terkait  :

 

Penanganan Kasus Korupsi RSUD Jeneponto Makin Tak Jelas “Juntrungnya”

Sudah Periksa 10 Saksi, Kejari Belum Tetapkan Tersangka 

Kejari Jeneponto Mulai Intensifkan Penyelidikan Dugaan Korupsi RSUD Jeneponto 

Berkomentar dengan bijak!