Temukan Kami di Sini:

Kades Ancam Boikot Pilkada, Bupati Jeneponto : Keputusan Kembali ke DPRD

0
Kepala Desa Ujung Bulu Masyur saat menyampaikan pendapatnya dihadapan bupati Jeneponto Iksan Iskandar di ruang pola kantor Bupati, Kamis (28/9) siang

JENEPONTO, BINAMU–Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam aksi Forum Komunikasi Pemerintah Desa (FKPD) bersama Parlement Pemuda Indonesia (PPI) mengancam akan boikot Pilkada Jeneponto 2018.

Ancaman itu disampaikann ketua FKPD Mansur usai berunjuk rasa di kantor Bupati Jeneponto, Jl Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Binamu, Kamis (28/09/2017) siang.

“Nantinya kalau dana perimbangan sepuluh persen tidak segera direalisasikan tahun ini, maka Pemerintah Daerah akan terkena pinalti dari pusat kurang lebih Rp 16 milliar dan kita akan boikot pikada 2018,” kata Kepala Desa Ujung Bulu itu ditemui usai unjukrasa.

Total dana perimbangan 10 persen dari APBD Jeneponto Rp 16.894.031.000 milliar untuk disalurkan ke 82 desa yang ada di Jeneponto.

Yang sama, bupati Jeneponto Iksan Iksandar saat menemui pengunjukrasa,” Kita ini sepaham, kita juga tidak mau kena pinalti pemotongan anggaran kurang lebih 15 milliar dari pusat jika tidak membayarkan haknya teman-teman, kita rugi dua kali, tapi keputusan¬† kan kembali ke DPR,” kata Iksan.

Menurutnya, pihaknya telah bekerja keras untuk segera direalisasikan dalam pembahasan APBD Perubahan tahun ini.

“Kita sudah masukkan ke KUA PPAS, kita sudah semua usul tapi kan ponisnya di DPR, bahkan kalau mau ditambah Rp 15 milliar kita sudah punya konsep untuk potong anggara PU sekian Dinas Pertanian sekian,” tutur Iksan.

Terpisah ketua DPRD Jeneponto Muhammad Kasmin Makkamula menuturkan jika pihaknya selaku pimpinan DPRD Jeneponto tidak dapat berbuat banyak.

“Ada 22 anggota tim banggar yang membahas terkait dana ini, di paripurna kemarin saat dibahas itu pengetukan palu itu berlangsung secara voting (suara terbanyak) jadi tidak semua.(SCB/LDS)

Berkomentar dengan bijak!