Investigasi : Skandal Terminal Karisa Jeneponto (1)

0
Terminal Karisa dalam pada saat proses penimbunan

Bagian Satu

Tim Investigasi/Jurnalis

TURATEANEWS.com,JENEPONTO—Bukan hanya dugaan Mark Up anggaran penimbunan terminal pasar Karisa, melainkan terjadi  pemalsuaan Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang dilakukan oknum pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Jeneponto.

Kasus ini bermula pada pembahasan antara legislatif dan eksekutif dalam hal ini dinas perhubungan Jeneponto yang disetujui anggaran sebear 1 M yang dilengkapi dokumen negara penjabaran dari APBD Pembangunan dan Penimbunan pada rencana proyek terminal Karisa selua 1,7 hektar. yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2015.

Dari rilis tertulis yang diterima turateanews.com, bahwa pelaksanaan proyek ini muncul sejumlah spekulasi.   DPA SKPD diduga digandakan dalam dua tahap, pada tahap pertama bulan Maret hingga Mei 2015 dengan anggaran sebesar 198.700.000 oleh CV Wawan Putra. Selanjutnya pada tahap kedua bulan Juni hingga November 2015 dengan anggaran 676.375.000 oleh CV Lima Lima Group dengan luas 1,5 hektar.

Tahap pertama terdapat item yang melaksanakan perataan dan penimbunan  namun disinyalir merupakan item fiktif atau mark up dan perusahaan rekanan CV Wawan Putra disinyalir ketika nama perusahaan tersebut dipergunakan sebagai rekanan, diduga tanpa sepengetahuan owner (pemilik) perusahaan.

Adapun data Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahap pertama;

Nama pekerjaan; Perataan dan Penimbunan Terminal.

Sumber dana; Dana Alokasi Umum (DAU).

Perencana; CV HS Consultan item pekerjaan

Pekerjaan persiapan, pembongkaran dan pembersihan lokasi dengan volume1.00 Ls dengan anggaran sebesar 16.500.000. Perataan tanah lokasi volume 1.00 Ls Rp.5.000.000. Papan proyek Rp.350.000. Quality control Rp.2.500.000. Mobilisasi dan Demobilisasi volume 1.00  Ls dengan anggaran sebesar Rp.11.200.000. sedangkan pekerjaan timbunan pilihan dengan anggaran sebesar Rp 201.788.94. jumlah keseluruhan sebesar Rp.163.449.039.81.

Sementara pelaksanaan pada tahap kedua, kembali dikerjakan pemadatan dan penimbunan sesuai petunjuk DPA SKPD yang diduga telah diubah dan diduga digandakan oleh pejabat pengelolah keuangan yang pengerjaannya dilaksanakan oleh perusahaan rekanan CV Lima lima group, maka disinyalir keluar dari petunjuk penjabaran APBD, yakni telah tertulis pembagunan terminal yang harus dilaksanakan, tetapi diubah menjadi pemadatan dan penimbunan, yang dilakukan kembali SKPD perhubungan dengan anggaran yang lebih besar. Dimana pada penandatangan pembuatan kedua dokumen tersebut terdapat nama dan tanda tangan serta stempel pejabat pengelolah keuangan daerah (PPKAD) atas nama H Muhammad Basir,SE.M.Si yang diduga salah satunya asli tapi palsu. Pasalnya, isi dokumen negara DPA SKPD harus sama isinya dengan penjabaran APBD oleh DPRD.

Kasus ini jelas, karena telah membuat dan mempergunakan dokumen yang diduga palsu.

Menyangkut mark up, itu dilaksanakan oleh PPK. Dimana nama perusahaan tidak diketahui oleh direktur perusahaan yaitu CV. Wawan Putra selaku rekanan pada pengerjaan tahap pertama.

Berdasarkan aturan perundang undangan, penjabaran APBD yang telah ditetapkan oleh DPRD tidak boleh diubah tanpa ada pembahasan DPRD terlebih dahulu, dimana akan tertuang dalam penjabaran SKPD untuk dilaksanakan.

Kanit Tipikor Polres Jeneponto, Bripka Saharuddin menuturkan bahwa telah melakukan pemeriksaan beberap orang yang mengetahui kasus penimbunan terminal Karisa.

“sudah banyak yang sudah kami periksa,termasuk PPKnya”kata Bripka Saharuddin singkat

Namun dia enggan menyebutkan nama yang telah dimintai keterangan.

 

Berita Terkait :

Polres Setengah Hati Usut Dugaan Markup dan Pemalsuaan DPA Terminal Karisa 

Berkomentar dengan bijak!