Ini Poin-Poin Tuntutan Pengunjuk Rasa Jeneponto, Nomor Empat Menyita Perhatian!

0
Ini Poin-Poin Tuntutan Pengunjuk Rasa Jeneponto, Nomor Empat Menyita Perhatian!
sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jeneponto.

SUARATURATEA.COM, JENEPONTO – Unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja kembali digelar di depan gendung DPRD Kabupaten Jeneponto, Kamis (22/10/2020).

Kali ini penolakan Omnibus Law tersebut lahir dari Gerakan Jeneponto Menolak Keras Omnibus Law (Gejolak).

Jenderal Lapangan Edi Subarga mengatakan, setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja oleh DPR-RI menjadi sebuah sorotan dari seluruh kalangan di penjuru wilayah Indonesia.

Kata dia, UU Cipta Kerja atau UU Omnibus Law merupakan sebuah rancangan Undang-undang yang mematikan masyarakat kecil dan menguntungkan bagi kaum investor.

“Kondisi hari ini menandakan bahwa masalah besar telah muncul di Negeri ini, mulai dari wabah covid-19 sampai pada pengesahan UU Cipta Kerja yang sangat menghantaui pikiran dan menggelisahkan rakyat kecil di negeri sendiri,” ujarnya, Edi Subarga.

Dia mengatakan, bahwa dengan adanya masalah ini menimbulkan aksi demonstrasi dimana-mana sampai terjadi korban luka-luka dan diamankan, akibat dari tindakan represif aparat keamanan.

“UU Omnibus Law sangat menjadi bahan perhatian masyarakat karena ada beberapa pasal-pasal yang tidak sesuai dengan harapan para rakyat kecil seperti buruh dan petani.

Selain itu, juga terdapat pasal-pasal yang kemudian berubah-berubah mulai dari 905, 1028,103 hingga 812 halaman.

“Hampir semua partai yang berada di dalam gedung mewah DPR-RI yang termaksuk dalam koalisi pemerintah mendukung UU Cilaka tersebut, kecuali dari partai Demokrat dan PKS,” ungkapnya.

Ia mengaku, proses pembentukan UU Cipta Kerja itu dianggap tidak berpartisipasif dan eklusif. Kata dia, seharunya proses pembuatan UU Omnibus dilakukan bersama dengan para perwakilan pekerja untuk menyerap aspirasi pihak pekerja yang di atur.

“Proses pembentukanya pula melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1495 dan tidak mencerminkan asas keterbukaan sesuasi pasal 5 UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undagan,” pintanya.

Atas berbagai kondisi tersebut, berikut 6 poin pernyataan sikap Gejolak Jeneponto:

1. Menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR-RI yang telah dianggap memproduksi sebuh undang-undang yang lebih berpihak kepada kepentingan kapitalis (Aseng dan Asing).

2. Mendesak kepada 40 Anggota Dewan untuk menandatangani petisi dan menerbitkan surat keputusan DPRD tentang penolakan UU Cipta Kerja, senagai wujud komitmen politik dan moralitas legislatif dalam mengawal dan membela kepentingan rakyat.

3. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia, sebagaimana kewenangannya untuk menerbitkan PERPPU sebagai upaya untuk menyelamatkan Negara dan Rakyat dari potensi ancaman cengkraman UU Cipta Kerja.

4. Meminta kepada Kapolri untuk mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk mencopot Kapolres Jeneponto.

5. Meminta kepada DPR-RI untuk segera melakukan upaya peninjauan (sebagaimana ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan) atas pengesahan UU Cipta Kerja yang diduga kuat terdapat kejanggalan tertentu dan atau kecenderungan yang berpotensi mengarah pada agenda penghianatan terhadap pancasila dan kedaulatan NKRI.

6. Mendesak MK segera lakukan Judical Review terhadap UU Omnibus Law.

Penulis : Arya Pratama
Editor    : Reza Demil

Berkomentar dengan bijak!