Temukan Kami di Sini:

Honor Panitia Pilkades Terancam Gagal Bayar, Kepala BPKAD Buka Suara

0
Ilustrasi

SUARATURATEA.COM, JENEPONTO-Sejumlah panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan keluhkan honor yang hingga kini belum dibayarkan. Bahkan honor itu dikabarkan terancam gagal bayar.

Hal itu terjadi akibat kosongnya kas daerah yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

” Alasannya masuk perubahan dan habis dana di kasda makanya dia bilang hangus,” ujar salah satu panitia yang enggan disebut namanya ke wartawan. Rabu. (5/1).

Padahal kata dia, dana yang saat ini belum dibayarkan itu tersisa 2 bulan yang terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dan 4 orang anggota.

” Iya baru 3 bulan dibayarkan honor panitia, sisa 2 bulan yang belum dibayar yang katanya hangus dengan total Rp.2.500.000 selama 5 bulan, yang perbulannya sebesar Rp. 500.000,” ucapnya.

Bahkan dana komsumsi yang digunakan selama ini juga terancam gagal bayar.

” konsumsi sebanyak Rp.500.000 milik salah satu teman panitia juga belum dibayar,” sebutnya.

Tak hanya itu, sebagian besar petugas pilkades dibeberapa desa di butta turatea juga dikabarkan mengalami hal yang sama. Padahal anggaran tersebut terbilang cukup banyak.

” Banyak juga desa yang belum cair dana desanya seperti Desa Barana sebesar Rp. 48.700.000, Mallasoro Rp. 34.595.000, Desa Batujala Rp. 71.400.000, Desa Bungeng Rp. 47.000.000, Desa Kampala Rp.17,647,731, Desa Turatea timur Rp. 8.300.000, Desa Pao Rp.15.000.000,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPKAD Jeneponto Armawih langsung buka suara.

Untuk kekosongan Kas menjelang akhir tahun adalah dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana PAD.

“Untuk Dana DAK itu tetap ada di kasda tetapi peruntukannya hanya untuk kegiatan DAK,” jelasnya.

Terkait Kegiatan Desa, sebenarnya hanya keterlambatan pencairan yang terpengaruh dari Desa itu sendiri.

“Karena banyak yang terlambat menyelesaikan SPJ dananya yang sudah keluar sehingga terlambat juga pengajuan selanjutnya,” ucap Armawih.

Hingga saat ini pemda juga sudah mengirim permintaan Data ke Desa atau kegiatan-kegiatan yang belum terbayarkan.

Ia pun menyebut keterlambatan itu akan tetap dibayarkan namun butuh proses waktu.

” Kita akan ajukan sebagai kewajiban Pemda sehingga peluang pembayaran pun masih terbuka akan tetapi ada proses yang harus dilalui setelah ada hasil audit BPK tentang pengakuan Kewajiban di LKPD 2021,”tukasnya.

Berkomentar dengan bijak!