Gegara Pilkades, Puluhan Penerima BLT diduga Dicoret 

Ilustrasi

SUARATURATEA.COM, JENEPONTO-Puluhan warga yang terdaftar sebagai peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) keluhkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Lantaran pemerintah desa diduga melakukan penyaluran BLT DD diluar mekanisme yang telah ditetapkan.

Adapun salah satu peserta KPM yang keluhkan hal itu mengatakan namanya dialihkan ke peserta KPM yang baru.

” Iya, sisa ini tiga bulan sebanyak Rp. 900.000 padahal sebelumnya sering menerima. Andaikan saya menerima bulan ini maka akan terhitung setahun,” ujar Jum kepada Suara. Selasa (28/12).

Hal itu diketahui setelah dirinya tak mendapat undangan sebagai penerima manfaat padahal saat itu semua KPM sudah menerima sehingga ia pun mempertanyakan hal tersebut ke kepala desa namun tak ada ditempat.

Tak mendapati sang kades, ia pun mengkonfirmasi hal itu kepada sang istri kepala desa.

” Anda sudah tak menerima lagi karena sudah diberikan kepada orang lain karena kita sudah tahu itu,” ungkapnya.

Ia pun menduga jika bantuan itu dialihkan karena disinyalir tak memilih kepala desa yang saat ini menjabat.

Padahal sebelumnya pak kades sudah menjanjikan bantuan tersebut selama setahun.

Bahkan, ia mengaku jika saat itu kades menyampaikan jika kekurangan silahkan dilaporkan

” Kalau ada yang kurang kita laporkan karena itu hak kita,” kata dia.

Ia pun membeberkan jika masih banyak peserta KPM yang sebenarnya berhak namun sudah tak menerima lagi.

” Kalau dikampung ada sekitar kurang lebih 10 orang namun hanya tersisa 5 orang yang menerima bahkan dikampung lainnya pun seperti itu,” beber jum.

Hal senada diugkapkan Ketua Plt BPD Desa Allu Tarowang Abd Rahman mengatakan puluhan peserta KPM memang dialihkan.

” Memang hampir 100 persen peserta dialihkan dengan alasan yang belum diketahui dari pemerintah desa,” ucapnya.

Ia mengaku sebelum ada penyaluran pihak kepala desa melakukan perubahan saat rapat dilakukan namun Ia menolak penyaluran itu lantaran belum ada kesepakatan hasil rapat.

” Sebelum disalurkan kami diundang secara tertulis agar hadir dalam rapat perubahan akan tetapi saya menolak, karna rapat itu dilakukan dikediaman pribadinya padahal sesuai aturan rapat harus dilakukan di kantor desa,” jelasnya

Tak hanya itu, anggota BPD yang hadir dalam rapat itu hanya diisi oleh beberapa orang saja.

“Sesuai mekanisme pelaksanaan rapat perubahan dianggap tidak sah dan batal apabila hanya dihadiri dua anggota BPD diantara 9 Anggota semestinya rapat itu dihadiri minimal lima orang jika ingin disahkan,” tandas Rahman.

Ia pun tak menampik jika pengalihan itu memang didasari dugaan unsur politik.

” dari 120 jumlah KPM semunya diisi nama-nama baru karena didusun Tonrang sendiri sudah tak ada yang menerima lagi,” tukasnya.

Sementara disisi lain, Kepala desa Allu Tarowang belum bisa dikonfirmasi lantaran sudah beberapa kali dihubungi oleh tim kabarselatan perihal informasi tersebut namun belum mendapat respon.

Berkomentar dengan bijak!