Temukan Kami di Sini:

Duh! ASN Dimintai “Uang Pelicin” Administrasi di BKPSDM Jeneponto, Siapa Dia?

0
Kontroversial Dugaan Pungli di Lingkup BKPSDM, Siapa yang Terlibat?
Duh! ASN Dimintai "Uang Pelicin" Administrasi di BKPSDM Jeneponto, Siapa Dia? [ILUSTRASI/SUARATURATEA.COM/IBNU GAFFAR]

SUARATURATE.COM, JENEPONTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto, Sulawesi Selatan telah menerbitkan surat edaran (SE) perihal pelayanan administrasi untuk kepegawaian di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Jeneponto dengan nomor 800/82 BKPSDM Jeneponto.

Dalam surat edaran tersebut, pejabat dan ASN yang akan mengurus administrasi, baik kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penerbitan surat keterangan, dan pengesahan administrasi kepegawaian itu harus melampirkan surat keterangan telah di vaksin covid-19.

Aturan yang diterbitkan itu kata Iksan, bahwa aturan ini hanya berlaku untuk para ASN dan pejabat, tidak untuk diterapkan kepada masyarakat. Aturan ini sudah berlaku sejak diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2021 lalu.

BACA JUGA: Lihat Kemiripan, IRT di Makassar Disebut Mirip Jokowi Versi Wanita
BACA JUGA: 2 Ditangkap, Narkoba Jenis Sabu 40 KG Digagalkan Direktorat Narkoba Polda Sulsel

“Tentu ASN saja, itupun ASN yang sudah di periksa yang tidak punya penyakit yang berakibat lain. Yang ada penyakit tambahannya kalau sudah di periksa,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Mengenai dengan perihal tersebut, pihak-pihak tidak bertanggungjawab justru memanfaatkan situasi. Misalnya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jeneponto.

Sejumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) mengeluhkan pelayanan administrasi di BKPSDM. Ini terungkap setelah Nakes yang mengurus administrasi itu diduga dimintai pelicin (uang) oleh oknum pegawai BKPSDM Jeneponto agar urusan mereka segera selesai tanpa harus melampirkan sertifikat vaksinasi.

BACA JUGA: Marahi Pimpinan OPD Soal Vaksin, Iksan; Kita ini Tidak Main-main, Sudah Habis-habisan Anggaran
BACA JUGA: Kronologi Aksi 1 Lawan 2 Kakek yang Tewas Bersimbah Darah di Lapangan Paitana Jeneponto

Kepada wartawan, sumber yang enggan dibeberkan identitasnya itu mengaku bahwa, saat mengurus administrasi di BKPSDM dimintai ‘Uang Pelicin’ senilai Rp500 ribu. Ini terungkap saat dirinya hendak menguru kenaikan pangkatnya.

“Jadi kami dimintai sejumlah uang administrasi sebanyak Rp500 ribu oleh salah satu oknum yang bekerja di BKD di bidang Mutasi,” aku Nakes kepada jurnalis di Jeneponto. Rabu (25/8/2021) kemarin.

Selanjutnya…
Selain itu, beberapa rekan…

Berkomentar dengan bijak!