Temukan Kami di Sini:

Dibayar Cicil, Utang Pemkab Jeneponto Tinggal Rp 35 Miliar

0
Ilustrasi : Pemkab Jeneponto Belum Melunasi Utangnya Kepihak Ketiga

Krg Lomba / Jurnalis

TURATEA NEWS.com JENEPONTO–Utang yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto kini telah banyak berkurang. Januari hingga Agustus 2016, sisa utang tinggal Rp 35 miliar dari jumlah utang sebelumnya yang mencapai Rp 95 miliar lebih. Utang tersebut merupakan, utang kelanjutan dari 2011 hingga 2015 yang dibayarkan pada tahun anggaran 2016 ini.  

Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Jeneponto, Sulaeman Natsir mengatakan, utang pemkab yang belum dibayarkan pada pihak ketiga sedikit demi sedikit kami bayarkan. Pencicilan utang dilakukan untuk meringankan beban Pemkab. 

Hanya saja, saat pihaknya menyusung anggaran belum di tahu berapa jumlah kewajiban pemkab yang mau dibayarkan pada tahun ini. Namun setelah APBD 2016 ditetapkan sebelum akhir tahun anggaran 2015 berakhir, kata Sulaeman.  “Ternyata  utang Pemkab Rp 95 miliar,” katanya  saat ditemui diruang kerjanya, Senin 29 Agustus.

Kemudian setelah akhir tahun anggaran berakhir, lanjut Sulaeman, kami meminta daftar utang pada semua SKPD untuk dibahas di DPRD. Ternyata dari hasil pembahasan bersama. “Utang Pemkab, adalah utang berkelanjutan dimasukkan ke dalam APBD 2016,” ujar Sulaeman Natsir.

Sehingga total kewajiban pemkab pada pihak ketiga senilai 95 miliar yang tercatat dalam daftar utang, kata Sulaeman Natsir. Kata dia, Rencanannya kita bayarkan setelah APBD perubahan 2016 ditetapkan DPRD Jeneponto, atau Desember utang Pemkab sudah bisa kita lunasi. 

Sementara utang pemkab yang masuk pada daftar kewajiban ditetapkan, senilai Rp 95 miliar. Dari jumlah utang tersebut, kata dia, sisa yang belum dibayarkan pada pihak ketiga senilai Rp 35 miliar.

“Sisanya akan dilunasi hingga Desember, dengan cara dicicil,” kata Sulaeman Natsir. Insya Allah, semua utang pada pihak ketiga akan kita lunasi pada akhir tahun ini. Kita berupaya tahun ini, tidak ada lagi utang baru. Diharapkan semua SKPD untuk mengerjakan kegiatannya yang lebih prioritas, agar tidak ada lagi utang baru, kata Sulaeman Natsir (***)

Baca Juga :

Legislatif Harus Paham LHP BPK, Pembayaran Utang Lahan Harus Diselesaikan

Bidang Aset Jeneponto Membohongi BPK, Terkait Pembelian Lahan Tanah

Kasus Penembakan di Café Reski, Ini Kata Kapolres

Berkomentar dengan bijak!