Defisit Membengkak, APBD Jeneponto 2016 Gagal Disahkan

0
Rapat Penetapan APBD 2016 penuh interupsi di gedung DPRD Jeneponto, Kamis 10 Maret 2016

Kr Tawang/Jurnalis

 

“Wajar wajar saja, saya kira sidang paripurna ini sudah sesuai ketentuan yang berlaku kalau ditunda,”

TURATEANEWS.com,JENEPONTO—Akibat terjadinya pembengkakan defisit anggaran melampaui ambang batas maksimun yang dianjurkan kementerian keuangan RI  hanya sekitar 3 persen, sidang paripurna DPRD Jeneponto dengan agenda pengesahan APBD 2016 akhirnya gagal disahkan oleh legislatif.

Rapat paripurna penetapan APBD Jeneponto 2016 yang digelar diruang sidang utama DPRD setempat berlangsung alot dan diwarnai interupsi dari kalangan pimpinan komisi dan anggota DPRD, akibat tidak adanya titik temu dalam pembahasan tersebut penetapan APBD 2016. gagal disahkan.

Penundahan penetapan APBD ini disebabkan tidak sinkronnya daftar utang pemda ke pihak ketiga, serta defisit anggaran daerah yang mencapai titik kronis dan mengkhawtirkan. Pasalnya, angka defisit yang ditetapkan oleh eksekutif melampaui ambang batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketua komisi III DPRD Jeneponto, Andi Tahal Fasni mengatakan, angka defisit yang ditetapkan pemerintah pusat, hanya 3 persen dari total APBD yang ditetapkan. Namun faktanya angka defisit mencapai 88 miliar atau  sekitar 8 persen dari total APBD Jeneponto, senilai 1,1 trilium rupiah.

“Ini yang harus kita pikirkan bersama lantara defisit apbd mencapai 8 persen, melewati ambang batas yang ditetapkan atau yang dibenarkan tiga persen. kata Tahal Fasni.

Sementara itu, tambahnya, selain defisit yang terlalu besar, angka utang pemda ke pihak ketiga sangat bombastik senilai 91 miliar rupiah. “Kami meminta agar utang pemda Jeneponto dikurangi atau dipangkas. Agar pembangunan daerah, tahun ini bisa merata.

“Jangan karena APBD tahun ini besar, anggaran dilarikan untuk membayar utang  dan menutupi defisit anggaran. Untuk itu kami meminta kepada pimpinan DPRD menunda penetapan APBD 2016, sampai ada titik temu terkait defisit dan utang pemda ke pihak ketiga. Ungkap Ketua komisi III DPRD Jeneponto.

Hal senada juga disampaukan  Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin Makkamula mengatakan bahwa penundahan penetapan APBD 2016 ini, disebabkan belum adanya titik temu antara eksekutif dan legislatif  terkait adanya penambahan utang dan defisit yang melampaui diatas ambang batas yang ditetapkan pemerintah pusat.  defisit anggaran Jeneponto mencapai 8 persen, seharusnya defisit kuangan daerah cuma 3 persen.

“Penundahan penetapan apbd ini,  sudah kenah penalti pemotongan dana alokasi umum (DAU) sebesar 25 persen dari Dau Jeneponto, dan sudah sangat terlambat untuk ditetapkan,”Jelas Ketua DPRD Jeneponto.

Lanjutnya. sementara kabupaten lainnya sudah menetapkan APBD 2016 sejak akhir Desember 2015 lalu. ia meminta agar APBD ini bisa disahkan dalam waktu dekat ini. Biar lambat asal selamat.

Lainnya hal disampaikan bupati Jeneponto Iksan Iskandar. Penundahan penetapan APBD ditanggapi santai. Ia mengatakan, wajar wajar saja, saya kira sidang paripurna ini sudah sesuai ketentuan yang berlaku kalau ditunda.

 

Baca Juga :

Andi Mappatunru : Pendapatan Meningkat Namun Terjadi “Defisit” 4 Persen

RAPBD Belum Diserahkan, Bupati Pasrah DAU Jeneponto Dipotong 25 persen

APBD Jeneponto Belum Diserahkan, Gubernur Layangkan Tiga Kali Surat Teguran

Penetapan APBD Terlambat, DPRD Jeneponto Salahkan Eksekutif

Berkomentar dengan bijak!