Dampak Tambang Pasir Laut, Warga dan Nelayan Pulau Kodingareng ‘Menjerit’

0
Dampak Tambang Pasir Laut, Warga dan Nelayan Pulau Kodingareng 'Menjerit'
Massa aksi perempuan dan Nelayan Kodingareng geruduk kantor DPRD Sulsel

SUARATURATEA.COM, MAKASSAR – Sejumlah massa aksi nelayan geruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Massa aksi ini turun ke jalan dan memprotes aktivitas tambang laut di wilayahnya di Pulau Kodingareng, Sulsel.

Mereka turun seperti para nelayan dan kaum perempuan. Dalam aksinya beberapa spanduk banner juga dibentangkan massa, seperti ‘Tolak Tambang Pasir Laut, Melindungi Kodingareng Menyelamatkan Masyarakat Makassar’.

BACA JUGA : BKO Polres Sinjai di Rapid Test Massal, Hasilnya?

Aswan Sulfitra, korlap Aksi juga staf pengorganisasian Rakyat WALHI Sulsel mengaku sudah delapan bulan lamanya masyarakat dan nelayan menderita, dampak aktivitas tambang pasir laut.

“Ini sudah delapan bulan lebih, warga dan nelayan menderita. Delapan bulan lebih juga wilayah tangkap nelayan dijadikan lokasi tambang,” katanya. Selasa (01/12/2020).

Menurut Aswan penataan ruang laut atau RZWP3K ini harus direvisi. Karena dikategorikan dalam momok menakutkan yang melegitimasi zona tambang pasir laut.

BACA JUGA : Ayah Cabuli Anak Gadisnya di Jeneponto Ternyata Sejak 2017

“Khususnya di wilayah tangkap nelayan. Untuk itu kami ke sini (DPRD) dengan satu tuntutan untuk cabut zona tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan,” tegasnya.

Sebelumnya massa aksi ini long march dari Masjid Al-Markaz menuju Gedung DPRD Sulsel.

Koordinator aliansi perjuangan nelayan Kodingareng, Ikbal juga menegaskan Pulau Kodingareng telah dikenal masyarakat sejak kemerdekaan Indonesia.

“Ini ibarat laut adalah orang tua, maka kami berdosa tidak menjaga laut kami. Sebelum Indonesia merdeka kami sudah mengenal wilayah tangkap kami. Tapi, sekarang kenapa dijadikan lokasi tambang pasir laut,” urainya.

BACA JUGA : Fakta Baru, Anak Kandung Digauli Ayahnya di Jeneponto Ternyata Dijanjikan Gadget

Disamping itu ia meminta peraturan daerah Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2019 tentang RZWP3K.

“Alhamdulillah kami sudah serahkan tuntutan dan diterima salah satu perwakilan anggota dewan. Pihak DPRD Sulsel janjikan akan menembuskan surat kita ke semua pimpinan fraksi dalam waktu dekat ini akan diadakan rapat dengan pendapat (RDP) terkait keresahan tambang pasir laut,” pungkasnya.

Berkomentar dengan bijak!