Temukan Kami di Sini:

Bupati Melakukan Pembiaran, Terkait Kecurangan Proses Tender Pasar Tarowang di ULP Jeneponto

0
Bupati Jeneponto Iksan Iskandar

Krg Lomba / Jurnalis

TURATEA NEWS.com JENEPONTO-– Kisruh proses tender Pasar Tarowang yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jeneponto dengan memenangkan PT Gunung Raya Bulukumba yang SBU Tidak diregistrasi dan tidak menehui persyaratan lelang, menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan di Jeneponto. 

Proses Tender yang penuh kecurangan di ULP, dinilai Pemengan Kebijakan di Butta Turatea ini, seolah tutup mata dengan kejadian tersebut. Ada dugaan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar telah melakukan pembiaran tidak mampu mengatasi kecurangan tender yang terjadi di ULP setempat. 

Aliansi Jurnalis Televisi Turatea (AJTT) Agung mengatakan, seharusnya bupati Jeneponto jangan lepas tangan terjadinya kecurangan lelang proyek di ULP.  Bupati segera mengambil langkah mengatasi kecurangan tersebut. Seperti  Lelang Proyek Pasar Tarowang yang dimenangkan PT Gunung Raya Bulukumba, dimana SBUnya tidak diregistrasi oleh LPKJ sulsel.

Baca : Registrasi SBU PT Gunung Raya Bulukumba Hanya Gunakan Keterangan. Gapensi Sulsel : Bukan Dari LPJK 

Selain itu, berbagai kecurangan pun terjadi di ULP. Seperti adanya orang tertentu mengarahkan calon pemenang proyek untuk dimenangkan dalam persaingan lelang di ULP, serta adanya pundi-pundi yang meminta fee kepada  pihak calon pemenang.  “Jika bupati tidak segera mengambil tindakan dalam persoalan ini, maka Bupati bisa dianggap melakukan pembiaran adanya kecurangan tender proyek di ULP,” ujar Agung. 

Bupati Iksan Iskandar harus bisa mengambil langkah, menganti anggota ULP termasuk ketua ULP. Karena diduga proses tender penuh dengan kecurangan, serta adanya oknum ULP yang bermain dibalik layar ikut tender proyek, dengan modus meminjam perusahaan dari luar untuk digunakan dalam lelang proyek, ujar Agung. 

“Bupati jangan melakukan pembiaran terkait kisruh tender ULP, tapi harus mengatasi permasalah yang menjadi sorotan tajam berbagai kalangan. Bupati harus memberikan sanksi tegas kepada ULP, dan menganti mereka. Jika tidak diberikan sanksi maka kecurangan proses tender akan terjadi terus terjadi, karena tidak ada transparansi yang dilakukan ULP,” ujarnya.

Baca : SBU Tidak Diregistrasi, ULP Kembali Bersekongkol Menangkan PT Gunung Raya Bulukumba 

Bupati harus memberikan teguran kepada ULP, kata dia. Sekedar diketahui, kata dia, ULP Jeneponto yang sudah mengetahui SBU tidak diregistrasi justru sebaliknya membela Perusahaan tersebut, dengan berdalih. 

Memperlihatkan surat keterangan bahwa SBU dalam tahap pengurusan registrasi yang dikeluarkan Asosiasi Gepensi Sulsel yang ditanda tangani oleh Zulkarnai Arief. Selain itu, dalam surat keterangan yang dikeluarkan Gapensi  Sulsel, tidak ada nomor registrasi SBU PT Gunung Raya Bulukumba. Kejanggalan tersebut menandankan ada permainan terselubung di lakukan Oknum ULP di Jeneponto dalam meraup keuntungan pribadi.   

Namun bukan surat keterangan registrasi yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sulsel, yang seharusnya ditanda tangani oleh ketua LPJK Sulsel, H Ashari Sip. Msi, ujar. 

Baca : Bermain Curang, Kontraktor Ancam Laporkan ULP Jeneponto ke Kejaksaan 

Aktivis Jeneponto Boby Baharuddin juga mengungkapkan, sejak tahun lalu kecurangan proses tender di ULP sering terjadi. Dengan adannya permintaan Fee yang dilakukan kroni-kroni bupati dengan memain cantik dibelakang layar.

“Permintaan fee dalam memenangkan calon pemenang dalam lelang proyek sudah berjalan lama. Sehingga perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan dipaksakan menang dalam pertarungan lelang proyek,” ujar Boby Baharuddin kepada media ini.  

Sementara itu, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar yang ingin dikonfirmasi terkait kisruh lelang pasar Tarowang yang terus berkepanjangan, dan diduga adanya pembiaran, tidak ada berada di kantornya. Informasi di Kantor Bupati. Iksan Iskandar sedang berangkat ke Jakarta. (***)     

Baca  Juga :

OJK Panggil Bank-Bank Singapura Terkait Tax Amnesty

AS, Oknum Pegawai Disdukcapil Diduga Pungut Pembayaran Pengurusan E-KTP

Anggaran APBN 2016 Kembali Dipangkas, Senilai Rp 133,8 Triliun

 

Berkomentar dengan bijak!