Temukan Kami di Sini:

Bupati dan Dua Wakil Ketua DPRD Jeneponto Mangkir Paripurna

0
Bupati dan Dua Wakil Ketua DPRD Jeneponto Malas Mengikuti Sidang Paripurna

Krg Lomba/ Jurnalis

TURATEANEWS.comJENEPONTO-Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dan dua Wakil Ketua DPRD Setempat,  masing-masing H Paris Yasi serta  Asrul Lachamuddin Mangkir dalam sidang paripurna penyerahan LPJ APBD 2015 dan penyerahan lima Buah ranperda insiatif dewan, Kamis 11 Agustus.

Sidang paripurna ini, dipimpin langsung ketua DPRD Jeneponto Muh Kasmin Makkamula  di dampingi Wakil Bupati  Jeneponto H Mulyadi Mustamu. Namun sejumlah kursi mahal milik anggota dewan tak berpenghuni, hanya dihadiri  25 anggota dewan  dari 40 anggota DPRD Jeneponto.

Sebelum dilanjutkan sidang  paripurna. Wakil bupati Jeneponto dan Ketua DPRD melakukan penandatanganan berita acara serta penyerahan dokumen LPJ-APBD 2015 / yang berlangsung dalam ruang utama paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Jeneponto. 

Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin Makkamula mengatakan, LPJ APBD tahun anggaran 2015, sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan penyempurnaan pelaksanaan program  dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. 

Pasalnya, tahun anggaran 2016 ini, Jeneponto menjadi sorotan tajam dari  hasil pertemuan kepala dearah seluruh Indonesia. Terkait  penyerapan anggaran daerah yang sudah delapan bulan berjalan ini, “{Jeneponto masih nol persen penyerapan anggarannya dari lima ratus kabupaten, kota seluruh Indonesia,” ujar Kasmin Makkamula. 

Sidang paripurna yang berlangsung selama tiga jam, diwarnai instruksi dari sejumlah anggota DPRD Jeneponto. Ketua Komisi III DPRD Jeneponto, Andi Tahal Fasni sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terlalu lamban  membelanjakan anggaran daerah sehingga penyerapan APBD sangat rendah sekali. Akibat rendahnya penyerapan APBD tahun ini, menghambat penyerahan apbd perubahan 2016. 

Seharusnya APBD perubahan diserahkan pada Juli lalu dan ditetapkan pada september. “Tapi sampai sekarang APBD Perubahan belum diserahkan ke DPRD Jeneponto untuk dibahas. Maka lambannya penyerahan APBD perubahan ini akan berpengarahu pada sektor perekonomian daerah ini. Serta memperlambat nantinya APBD 2017 disahkan lagi,” ujar Tahal Fasni.

Sementara menanggapi hasil pemandangan fraksi. Wakil Bupati Jeneponto Mulyadi Mustamu mengatakan, APBD 2015 lalu, kita  telah mendapatkan opini dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) wajar dengan pengecualian (WDP),  untuk tahun anggaran 2016 kita target mendapatkan WTP. 

LPJ-APBD tahun anggaran 2015, kata dia, merupakan proses akhir dari pelaksanaan APBD 2015. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. (***)

Baca Juga :

Gunakan Anggaran Milyaran, Proyek “Taman Turatea”Tak Gunakan Perbup

Ketua DPRD : Tak Ada Kata Mundur “Pilkada 2018”

364 Guru se Sulsel, Ikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi

 

Berkomentar dengan bijak!