BPKP Temukan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan Hibah Fiktif di DKP Jeneponto

0

Krg Lomba / Jurnalist

# Bupati Melakukan Pembiaran Memakai Pejabat Bermasalah

TURATEA NEWS.COM JENEPONTO— Dari hasil  pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Perwakilan Sulsel, terhadap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun anggaran 2014, dijumpai permasalah pemberian bantuan sosial atau hibah di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jeneponto yang tidak sesuai ketentuan dan terindikasi fiktif.  

Dari temuan tersebut, terdapat 12 kelompok nelayan penerima bantuan hibah yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Aliansi Jurnalist Televisi Turatea (AJIST) Sulaiman pada media ini, Selasa 14 Juni.

Dari hasil desk monitoring BPKP terhadap dukumen yang diterima berupa daftar anggota kelompok penerima bantuan hibah, foto copy KTP masing-masing anggota kelompok penerima bantuan hibah. Beserta berita acara serah terima dari pemberi Hibah  dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada 12 kelompok penerima hibah, dijumpai permasalah yang sangat fatal dilakukan pihak DKP Jeneponto.

Terdapat penerima hibah ganda, ungkap Sulaiman. ” Penerima ganda menerima bantuan yang sama lebih dari satu kali menurut dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), dimana nama  identitas yang bersangkutan muncul dalam dua kelompok penerima hibah,” ungkapnya.

Seperti kelompok Puji Samudra di Tarowang, Ketuanya Kamiseng dengan nomor KTP  7304112503630001, kemudian muncul lagi namanya di kelompok Citra Nelayan sebagai anggota dengan identitas yang sama.  Hal ini menandahkan penerima bantuan hibah dari pengadaan proyek yang berada di DKP Jeneponto, fiktif.

Dari hasil pemeriksaan BPKP, ditemukan modus  nama-nama tersebut. Telah dilakukan pembandingan dan pencocokan dengan identitas yang dilaporkan dalam berkas masing-masing kelompok penerima bantuan hibah, baik nama, tempat/ tanggal lahir, alamat , foto tanggal penerbitan KTP, tanggal berakhirnya masa KTP, serta specimen tanda tangan yang bersangkutan yang tercantum dalam foto copy KTP masing-masing sama.

Selain nama-nama tersebut, masih terdapat beberapa nama yang sama diduga merupakan satu orang dengan identitas yang sama menerima bantuan hibah di Dinas Kelautan dan Perikanan di Jeneponto.  Dari 12 kelompok penerim hibah, seluruhnya tidak melaporkan  jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing kelompok.

Selain itu, dari 12 kelompok penerima hibah, kata dia, terdapat delapan kelompok dimana seluruh anggotanya tidak menandatangani lampiran BAST, berupa daftar pemberian bantuan kepada masing-masing anggota kelompok, sebagai bukti bahwa bantuan hibah benar-benar disalurkan kepada masing-masing anggota kelompok.

“Daftar nama-nama  anggota kelompok tersebut, hanya ditandatangani oleh ketua kelompok penerima hibah dan kepala DKP selaku penerima hibah. Artinya ada pemalsuan tanda tangan anggota-anggota kelompok yang dilakukan oknum-oknum,” ungkapnya.

Namun dari hasil analisa dan penilai sementara BPKP berdasarkan, pembandingan specimen tandatangan masing-masing anggota kelompok yang ada dalam  lampiran BAST dengan specimen tandatangan yang ada dalam foto copy KTP masing-masing anggota  kelompok, “dijumpai perbedaan yang mencolok, berupa tandatangan tidak sama,” ungkapnya.

Disamping itu, tandatangan seluruh anggota kelompok tercantum dalam lampiran BAST pada umumnya relatif sama. Indikasi sementara tandatangan tersebut dilakukan oleh satu orang. 

Atas permasalahan tersebut, Ketua perwakilan BPKP Sulsel, Dani Suardini memberikan rekomendasi kepada Bupati Jeneponto untuk memberikan peringatan secara tertulis kepada pengelola kegiatan DAK, dalam hal ini PPTK, PPK dan PA, dan tidak menunjuk yang bersangkutan  untuk menempati jabatan sama pada kegiatan bersumber dari DAK atas kelalaian dalam mengelola kekuangan yang sudah merugikan  negara.

Namun sayangnya, bupati Jeneponto bukannya menegur atau memberikan peringatan kepada pejabat yang bersangkutan, justru bupati melakukan pembiaran mempercayakan mengelola kembali Dana Alokasi Khusus. “Ini menandahkan kalau bupati Jeneponto tidak punya niat memperbaiki keuangan daerah yang setiap tahunnya amburadol,” ujarnya. (Bersambung)

Baca Juga :

BPKP Temukan 26 Proyek DAK Dugaan Korupsi di DKP Jeneponto

Kapolres : Dana ADD Bukan Uang Nenek Moyang Kades

PGRI Jeneponto Sesalkan Oknum Kepsek Terlibat Korupsi BOS

 

Berkomentar dengan bijak!