BPKP Temukan 26 Proyek DAK Dugaan Korupsi di DKP Jeneponto

0

Krg Lomba / Jurnalis

TURATEA NEWS.COM JENEPONTO–Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Jeneponto, dalam penggunaan dana alokasi khusus (DAK) Reguler tahun anggaran 2014.

Akibat temuan tersebut, pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto disebut-sebut memasuki tahap paling kritis. Karena banyak penyimpangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Hal itu terlihat dari laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler bidang Keluatan dan Perikanan pada Pemkab Jeneponto tahun anggaran 2014.  Dalam Laporan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Sulsel, 2015 lalu. Telah ditemukan indikasi melawan hukum.

Temuan BPKP tersebut berjumlah 26 kegiatan proyek, dari 30 kegiatan DAK regular yang dilaksanakan 2014 lalu, tidak memiliki dokumen kontrak atau kegiatan fiktif yang berindikasi merugikan keuangan negara.

Dugaan penyimpangan  atau temuan BPKP mencapai Rp 3.793.137.000, yang tidak memiliki dokumen kontrak sebanyak 26 proyek. Sesuai laporan hasil monitoring dan Evaluasi pengelolaan DAK reguler bidang Keluatan dan Perikanan Jeneponto, bernomor LAP -705/PW21/3/2015, tertanggal 16 November 2015.Yang ditandatangani kepala Perwakilan BPKP Sulsel Dani Suardini.

Dana senilai itu dari 26 kegiatan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelolaan kegaiatan  PPTK, PPK, dan PA pada Dinas Kelautan dan Perikanan Jeneponto, terindikasi  terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat dinas tersebut.

Dari hasil temuan tersebut, BPKP menyatakan,data yang diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan DAK reguler bidang Kelautan dan Perikanan, hanya berupa daftar kegiatan tanpa ada dokumen lainnya.

“Data terget kegiatan yang diperoleh tersebut hanya berupa daftar kegiatan yang berisi target. Sedangkan dokumen kontrak proyek, dokumen DPA pokok maupun DPA Perubahan
secara utuh, termasuk rekapan anggaran per kegiatan tidak diperoleh sampai  dengan penugasan tim pemeriksa BPKP  berakhir,” ujar Dani dalam Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK bidang Keluatan dan Perikanan.

Lantaran tak mampu mempertangungjawabkan kegiatan tersebut, BPKP mengungkapkan pengelolaan DAK Reguler tahun anggaran 2014 pada Dinas Keluatan dan Perikanan Jeneponto, terjadi indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Akibatnya, penilaian terhadap ketepatan sasaran atas penggunaan dan pemanfaatan serta pengelolaan hasil kegiatan DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2014 tidak dapat diyakini kewajarannya atau disclaimer.

Adanya temuan pengunaan DAK reguler pada Dinas Kelautan dan Perikanan Jeneponto, Aliansi Jurnalis Televisi Turatea (AJTT) Jeneponto siap melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum di Kabupaten Jeneponto. Serta menyerahkan semua bukti data hasil temuan BPKP kepolisian dan Kejaksaan, ujar Agung.

“Data hasil temuan BPKP sudah kita dapatkan semuanya, tinggal membuat laporannya dan menyerahkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum,” ujar Agung. Selain itu, AJTT juga akan melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi  melalui alamat email pengaduan KPK di Jakarta, ujar Agung. (***)

 

Baca Juga  :

Tahanan Korupsi Proyek Aspirasi Bebas Berkeliaran di Jeneponto 

Empat Calon Tersangka Lain, Bakal Mengikuti Jejak Mappatunru di Lapas Makassar 

Oknum LSM Peras Warga, Kasat Reskrim “Laporkan Saja” 

Dua Tahun, Kejati Sulselbar Tak mampu Usut Dugaan Korupsi Dana Aspirasi DPRD Jeneponto 

Terungkap, Skenario Kejari Usut Dugaan Korupsi RSUD Jeneponto  

Berkomentar dengan bijak!