Temukan Kami di Sini:

Bidang Aset Jeneponto Membohongi BPK, Terkait Pembelian Lahan Tanah

0
Ilustrasi

Krg Lomba/ Jurnalis

TURATEA NEWS.com JENEPONTO-Pembelian lahan untuk pembangunan Perumahan PNS, spoort center  di jalan lingkar Bontosunggu, dan pembelian lahan Asrama Putri Mahasiswi Jeneponto di Makassar oleh Pemkab Jeneponto, beraroma tidak sedap. Bahkan Pemkab Jeneponto diduga telah melakukan pembohongan terhadap Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel.

Dari Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2016, untuk tahun anggaran 2015 lalu, telah ditemukan adanya daftar kewajiban Pemkab pembayaran lahan yang masuk dalam daftar utang, untuk dibayarkan tahun ini, senilai Rp 17 miliar lebih.

Namun pembelian lahan tanah tidak terdapat dalam APBD pokok tahun 2015 lalu, yang masuk dalam daftar utang Pemkab Jeneponto  untuk dibayarkan tahun 2016 ini. Akibat, adanya ketidak beresan dalam pengelolaan keuangan daerah, kalangan DPRD Jeneponto akan melakukan konsultasi ke BPK, hari ini, Senin, 29 Agustus, terkait temuan LHP BPK adanya pembelian lahan yang masuk dalam daftar utang.

Anggota Banggar DPRD Jeneponto, Hanafi Sewang mengungkapkan, Pemkab Jeneponto melalui bidang Aset Daerah dinilai tidak beres mengurus aset daerah ini. Bahkan diduga melakukan manipulasi dan  melakukan pembohongan kepada BPK, terkait adanya utang Pemkab untuk pembelian lahan tanah.

Dalam rapat Banggar DPRD Jeneponto bersama eksekutif membahas APBD, kata Hanafi Sewang, tidak disepakati kewajiban Pemkab untuk pembayaran utang pembelian lahan tanah. Didalam pembahasan itu, pihak Eksekutif menyerahkan daftar utang sebanyak Rp 93 miliar lebih.

Namun setelah dilakukan pembahasan, kami mengeluarkan kewajiban pemkab sebanyak Rp 17 miliar lebih untuk pembeliaan lahan tanah, sehingga utang pemkab menjadi Rp 76 miliar lebih untuk dibayarkan tahun 2016 ini.  

“Kami keluarkan kewajiban Pemkab sebanyak Rp 17 miliar lebih, karena tidak ada dalam APBD pokok 2015 untuk pembelian lahan tanah,” ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Jeneponto itu. Jika ini dilakukan Pemkab membayar Utang yang tidak ada dalam APBD Pokok, maka itu sudah masuk pelanggaran tindak pidana korupsi, tegas Hanafi Sewang.

Ironisnya, kata dia, di dalam LHP BPK ditemukan adanya utang Pemkab untuk pembayaran lahan Tanah yang harus segera diselasaikan tahun ini. Sedangkan APBD pokok tahun 2015 lalu, tidak ada pembelian lahan.

Dia menduga, Bidang aset DPPKAD sudah melakukan manipulasi utang Pemkab Jeneponto dengan memasukkan secara sembunyi-sembunyi dalam daftar kewajiban pemerintah, dan menjadi temuan LHP BPK.

Bahkan bidang Aset sudah mengelabui BPK, Dimana Bidang Aset telah mengambil sertifikat pemilik lahan yang seolah olah sudah dibayar, kenyataannya Pemkab belum melakukan pembayaran lahan kepada pemilik tanah, sehingga menjadi utang Pemkab. Padahal tidak ada didalam APBD pokok 2015.

“Adanya persoalan lahan tanah, Kita akan meminta BPK untuk turun melakukan audit investasi di lapangan. Karena pembelian lahan tidak ada dalam APBD pokok,” ujar Hanafi Sewang. (***)

Baca Juga :

Unjuk Rasa, Pembebasan Lahan Taman Ka’bonga, “Telan Anggaran 4 Milyar”

Kejati Sulsel Periksa Bupati Jeneponto “Dana Aspirasi Jilid II”

BREAKING NEWS : Kejati Menahan Legislator PKPI Jeneponto, Terkait Dugaan Korupsi Dana Aspirasi

Berkomentar dengan bijak!