Besok, Sejumlah Warga Demo, Tuntut Kebijakan Pemkot Pare-Pare “Tak Pro Rakyat”

0
Ilustrasi

M. Haris Syah/Penulis

 

TURATEANEWS.com,PAREPARE—Sejumlah Ormas dan Mahasiswa, Senin, 3 Oktober akan menggelar aksi terkait kebijakan pemerintah kota (Pemkot) Pare-Pare yang mereka anggap tidak perpihak pada rakyat. 

Saat dikonfirmasi, Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Pare-Pare Syahruddin mengatakan kegiatan tersebut akan diikuti juga Dewan Mahasiswa (Dema) STAIN, aktivis Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar) dan aktivis Kampus V PGSD Pare-Pare.

Baca : Fantastic, Toilet Rp1,3 Miliar Akan Jadi Ikon Kota Pare-Pare

“Kami turut mengecam Pemkot dan DPRD Parepare yang seakan berkongkalikong meloloskan proyek yang tidak pro-rakyat, sepert jalan layang Rp25 miliar, ITH yang telah habiskan miliaran namun tidak terwujud, hingga yang terakhir ini soal toilet. Berapa banyak warga miskin bisa dibantu dengan anggaran itu,” tegas Syahruddin.

Terkait peryataan Plt Ketua DPRD Parepare Rahmat Sjam yang mengatakan tidak bisa menggeser anggaran toilet ke pos lain yang lebih penting.

Baca : Kasus Padepokan Kanjeng Dimas Seret Nama Tokoh ICMI, Jimly : Organisasi ICMI Tidak Bertanggung Jawab

“Angggaran dari Kemenkeu itukan di-loby berdasarkan permintaan pemerintah ke pusat. Kenapa mintanya bukan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga?” tutur Syahruddin menirukan pernyataan  Plt Ketua DPRD Parepare Rahmat Sjam  

Aksi ini bermula dari kekecewaan aktivis atas ngototnya Pemkot membangun toilet Rp1,3 miliar. Akhirnya berakumulasi kepada kritik atas kinerja pemkot dan DPRD. Persoalan toilet itu sendiri menjadi viral nasional yang menjadi trending topik di media sosial.

Baca : OJK Minta Perusahaan Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangannya

Terpisah, Ketua PC PMII Parepare Nurham Sadiq berharap agar seluruh elemen masyarakat bersatu untuk bersama menyadarkan Pemkot Kota Pare-Pare dan Legislatornya. 

“Kita mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk bergabung, demi menyadarkan Pemkot dan DPRD, atas sejumlah kebijakan yang tidak lagi berpihak ke rakyat. Juga terkhusus untuk walikota Parepare yang belum merealisasikan janji-janji politiknya,” ajak Nurham Sadiq. 

Mereka menilai pemerintahan TP-FAS sudah gagal, ditambah DPRD dan penegak hukum yang dianggap tidak menjalankan fungsi dan wewenang serta tanggung jawabnya atas kebijakan pemkot Pare-Pare. dengan mudahnya meloloskan anggaran miliaran rupiah, untuk proyek yang dinilai kurang efektif. 

Baca Juga :

Celoteh Ruhut Hina Ibas, “Seperti Juru Parkir” SBY Marah

Perbaikan Rumah, Warga Empoang Selatan Terima Bantuan Rp.300 Juta

Berkomentar dengan bijak!