Temukan Kami di Sini:

Berang, Ini Alasan Tiga Kepala OPD Diusir Bupati Jeneponto Saat Rapat

0
Berang, Ini Alasan Bupati Jeneponto Usir Tiga Kepala OPD Saat Rapat
Foto: Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar saat memimpin coffe morning. | (ISTIMEWA)

SUARATURATEA.COM, JENEPONTO – Tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jeneponto diusir Bupati, Iksan Iskandar.

Ketiga kepala OPD yang diusir Bupati Jeneponto itu adalah, Kepala Dinas Kesehatan, Nursanti Mansyur, Direktur utama (Dirut) RSUD Jeneponto, drg Bustamin, dan Kepala BPBD, Ikrar Iskandar.

Alasan pengusiran yang dilakukan Iksan Iskandar di acara cofe morning yang berlangsung di Gedung Ruang Pola Panrannuanta, Kantor Bupati itu lantaran insentif tenaga kesehatan tidak cair.

BACA JUGA: Tegas! Bupati Jeneponto Usir Tiga OPDnya

“Bukan diusir, selesaikan cepat, jangan ikut rapat. Pergi sana selesaikan. Saya minta hari ini selesai,” tegas Iksan Iskandar.

Dirinya menuturkan, bahwa peristiwa itu terjadi pada Senin (26/7/2021) belum lama ini. Iksan menjelaskan bahwa ketiganya harus menyelesaikan perkara administrasi untuk mencairkan anggaran covid-19 yang diperuntukkan kepada tenaga kesehatan penanganan covid-19.

“Iya, kita mau segera, bagaimana anggaran-anggaran yang berhubungan dengan Corona ini segera dicairkan,” jelasnya.

BACA JUGA: Partai Gerindra Jeneponto, Optimis Vaksinasi Massal, Dapat Akhiri Pandemi

Menurutnya, perjuangan para tenaga kesehatan yang menangani covid-19 bertaruh nyawa. Selain itu, juga menyita waktu dan tenaga menangani persoalan yang ada di depan mata.

Bahkan kata Iksan, kasian para petugas yang menangani Covid-19, lantaran sejak September 2020 lalu hingga saat ini belum merasakan insentifnya.

“Karena petugas ini kasian sudah jenuh juga sejak bulan 10 tahun 2020 belum dapat apa-apa. Makanya segera dicairkan,” jelasnya.

BACA JUGA: PPKM Mikro di Jeneponto Disorot, Bupati: Menurut Dia, Ini Bukan Kepentingan Pribadi Saya

Lambatnya proses pencarian anggaran, tambah Bupati, lantaran administrasi keuangan dinilai sangat rumit.

“Administrasi keuangan ini begitu ribet sehingga teman-teman di BPKD juga tidak mau diadakan pemeriksaan karena berakibat nanti. Jadi serba hati-hati. Jangan ada pelanggaran,” pungkasnya. (**)

Berkomentar dengan bijak!