Administrasi SKPD Amburadul, Penyerapan APBD di Jeneponto Sangat Rendah

0
Gedung DPRD Jeneponto

Krg.Tawang/Jurnalis

TURATEANEWS.com,JENEPONTO–Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto, tahun anggaran 2016, sebesar Rp 1.3 triliun. Namun, penyerapan anggaran itu oleh 42 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemkab Jeneponto, masih sangat rendah.

Sampai saat ini, baru 33.14 persen atau senilai Rp 446, 497,470, 403, APBD itu terserap. Dari hasil rekapitulasi laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD Lingkup Pemkab Jeneponto. Untuk serapan anggaran yang mencapai lebih dari 50 persen hanya terdapat di 10 SKPD saja, Yakni belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggaran Rp 566.745.642, serapannya sudah mencapai 50,73 persen atau sekitar Rp 287.510.543, dan belanja langsung tidak. Sementara DPRD, belanja tidak langsung Rp 4.544.307.672, realisasi serapannya 68,02 persen atau Rp 3.091.080.154

Kemudian Disdukcapil dari belanjan tidak langsung, anggaran Rp 3.695.143.669 serapannya sudah mencapai 57,16 persen atau Rp 2.112.192.856. Sementara belanja langsung, anggaran Rp 735.894.000, realiasasi penyerapan 29,51 persen atau Rp 217.164.368. Inspektorat belanja tidak langsung, anggarannya Rp 3.349,768.379 serapan 54,57 persen atau Rp 1.828.005.821.

Baca : Komisi II DPRD Jeneponto Membantah, RDP Bersama Distan Terkait Proyek Aspirasi

Lanjut Dinas Kesehatan, belanja tidak langsung Rp 27.078.346.710 serapan 55.19 persen atau Rp 14.945.559,690, Kemudian belanja langsung, anggaranya Rp 84.359.386.802 serapan 11,72 persen atau Rp 9.884.700. 396.

Sementara RSUD Lanto Dg Pasewang, anggaran belanja tidak Langsung Rp 16.809,892,983 serapan 51,61 persen atau Rp 8.675,256.736. Sedangkan Belanja langsung, dari anggaran Rp 69.560.030.415 serapan 47,23 persen atau Rp 32,851.307,005

Sementara SKPD lainnya serapan di bawah 20 persen. Bahkan dari jumlah itu ada SKPD serapan anggaranya sangat rendah, tidak mencapai diatas 10 persen yakni, Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Baca : RDP Komisi II dan Distan Berlangsung Tertutup,Terkait proyek Aspirasi

Hal itu diungkapkan anggota Komisi II DPRD  Jeneponto Andi Baso Sugiarto saat ditemui wartawan usai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), UPTD Samsat  dan Dinas Pertanian Jeneponto, digelar di ruang komisi II DPRD setempat, Kamis (14/07)..

Menurutnya, serapan APBD Jeneponto 2016 hingga saat ini memang masih di angka 33.14 persen. Dari total anggaran APBD kita, senilai Rp 1.3 Triliun atau sekitar Rp 446, 497,470, 403. 

Paling rendah penyerapannya terdapat di Sekretariat DPRD, yang baru mencapai 7 persen. Sementara SKPD lainnya sudah diatas 10 persen, ujar Andi Baso Sugiarto.Keterlambatan Penyerapan anggaran, Akibat pengerahu pembahasan APBD yang terlambat ditetapkan. Kemudian proses administrasi di semua SKPD tidak tertib alias Amburadul, ungkap legislator Fraksi Gerindra.

Baca : Ratusan Paket Dipaksakan Menjadi Proyek Aspirasi DPRD Jeneponto, Kadistan Tak Mampu Proses

“Amburadulnya administrasi SKPD disebabkan, lebih banyak belanja tidak langsungnya daripada belanja langsung yang dikeluarkan. Belanja tidak langsungnya lebih dominal tingginya sekitar 44 persen dibanding  belanja langsung hanya 21 persen,” kata Baso Sugiarto. 

Dari hasil kepetusan rapat, Komisi II meminta semua eksekutif  harus mengejot sejumlah kegiatan yang menjadi prioritas utama di sejumlah SKPD, agar penyerapan APBD bisa meningkat diatas 60 persen dalam bulan ini. Semua kegiatan proyek yang belum ditendarkan harus segara di laksanakan kegiatannya, agar penyerapan APBD bisa meningkat.  

Hal itu dihawatirkan akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) di akhir tahun. “Kinerjanya harus ditingkatkan oleh SKPD,” kata Andi Baso Sugiarto

Baca Juga :

Empat Kasus Dugaan Korupsi Jeneponto, Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Tetangga Wakil Ketua DPRD Jeneponto Dibobol Maling, Kawasaki Ninja Raib

Ada Apa, Dana ADD, Gaji ke 13 Belum Cair?

Berkomentar dengan bijak!