16 Program Strategis Dicoret, Pengadaan Trail DPRD Jeneponto Diakomodir

0
Ilustrasi : Ini Trail DPRD Jeneponto

Program Pro Rakyar No!, Trail Yes

Krg Tawang / Jurnalis

TURATEANEWS.com JENEPONTO–Sebanyak 16 item Program Strategis dicoret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. Nilainya Rp 18.035.435 874.

Pasalnya, program strategis dicoret atau sengaja tidak dimasukkan pada rencana kegiatan Pemerintah daerah (RKPD) 2016. Namun program tidak bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, pengadaan motor trail anggota DPRD justru diakomodir di APBD Jeneponto.

Program strategis yang coret Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar ) DPRD Jeneponto saat dilakukan rapat pembahasan anggaran, diantaranya program pendidikan anak usia dini, program pendidikan non formal diantarnya Paket B dan Paket C. Program Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan tenaga kependidikan seperti Diklat peningkatan kompetensi berkelanjutan. Dengan jumlah Rp 2.688.740.000.

Baca  : Mappatunru : Ini Lebih Hemat Karena Cukup Dua Puluh Juta Rupiah Untuk Satu Kendaraan

Padahal, program tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Jeneponto. Justru berbanding terbalik, program yang menyentuh langsung masyarakat malah dicoret. 

Kemudian Program Strategis dinas Kesehatan. Seperti program pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling. Yakni pengadaan mobil mayat setiap puskesmas dan mobil ambulance keliling puskesmas pembantu. Senilai Rp 4.410. 222.648. Padahal, pengadaan tersebut untuk kepentingan masyarakat, dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat di daerah ini.

Baca  : Setelah Berpolemik, Fraksi Demokrat Menolak Pengadaan Trail

Selain program strategis Dinas Kesehatan. Program strategis Dinas Tata Ruang dan Kebersihan ikut dicoret. Diantaranya, Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahaan. Seperti biaya operasional dump truck, pemiliharan dump truck, peningkatan tempat pembuangan akhir (TPA) dan pengadaan alat bantu persampahaan, serta anggaran operasional tenaga sampah. Nilainya sebesar Rp 587.832.000.

Padahal Program tersebut sangat mendukung pemerintah dalam meraih piala adipura, tahun ini. Justru dicoret di RKPD tahun ini. Bahkan Tahun ini, tenaga sampah terancam tidak terima upah selama 12 bulan. Karena gaji mereka dicoret.

Baca  : Lima Fraksi Tolak Pengadaan Trail DPRD Jeneponto

Hal itu dipertanyakan anggota anggota komisi IV DPRD Jeneponto, Kamaruddin Siama saat ditemui turatea news.com, Senin 11 April. Menurutnya, sangat kita sayangkan sejumlah program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru tidak dimasukkan kedalam RKPD 2016.

Malah, kata dia, program pengadaan 43 motor trail justru dimasukan. “Inilah yang kita sayangkan. Beberapa program strategis dicoret dalam APBD tahun ini. Padahal program tersebut untuk manfaat masyarakat banyak,” kesal Kamaruddin Siama.

Baca  : Karlos : Ancam PAW, Bila Legislator PAN Jeneponto Mengendarai Trail

Boleh saja kita lakukan pencoretan program, tapi kita lihat dulu azas manfaatnya di masyarakat. Kalau kegiatan fisik boleh kita coret, tapi program strategis yang bersentuhan langsung masyarakat jangan dicoret, karena masyarakat kecil yang menikmati.

Dia menambahkan, saat dilakukan Rapat pembahasan Anggaran antara Banggar dan TAPD, cuma empat anggota DPRD yang menyesalkan program strategis tidak dimasukkan dalam RKPD. Yakni, Andi Baso Sugiarto, Ikram Ishak Iskandar, Ali Sadikin dan saya, kata Kamaruddin Siama.

Baca  : Wou, Legislator Terima Imbalan Motor Trail

Lain halnya, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar membantah tudingan DPRD Jeneponto terkait program pendidikan dicoret dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016.
Bukan dikeluarkan, namun salah pemahaman terkait kalimat-kalimatnya, kata Iksan di Kantor Bupati Jeneponto, Jl Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Binamu, Senin 11 April 2016.

“Hanya salah persepsi kata kata dalam kalimat RKPD. Sehingga dilakukan evaluasi anggaran agar program kegiatan tidak ada yang double anggaran,”  kata Iksan Iskandar. 
Iksan kemudian menjelaskan, jadi di RKPD judunya, misalnya di bidang kesehatan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, di DPA RKA sudah tertulis di situ pengadaan ambulance, dan pendidikan juga begitu.

Baca  Juga  :

Diduga Kelelahan, Peserta Trail Adventure Meninggal

Komunitas Motor Trail, Tinggalkan Jeneponto

Berkomentar dengan bijak!